"Kalau ekonomi bertumbuh, pasti kebutuhan akan uang meningkat, baik tunai dan non tunai. Non tunai menggantikan tunai? Tidak. Non tunai melengkapi tunai? Iya," ujar Direktur Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Keuangan Inklusif BI Pungky P Wibowo, Jumat (27/10).
Ia mengungkapkan, efisiensi yang tercipta dari penggunaan uang elektronik sangat besar. Sebagai gambaran, untuk satu jenis bantuan sosial, pemerintah harus menanggung beban Rp9 ribu hingga Rp13 ribu untuk penyaluran 10 juta penerima bantuan sosial per bulan atau sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pembayaran non tunai juga menjadikan transaksi menjadi aman dan tercatat. Transaksi juga lancar karena melalui sistem resmi yang diatur oleh otoritas.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menilai, sistem pembayaran yang berlaku harus bisa mengakomodir keberagaman masyarakat Indonesia.
Ada golongan masyarakat yang sudah siap mengadopsi sistem non tunai dengan cepat karena memiliki teknologi yang diperlukan. Misalnya, telepon seluler pintar. Di sisi lain ada golongan yang masih memiliki keterbatasan.
"Orang Indonesia dari dulu dual economy. Ada orang yang sudah siap cashless. Ada orang yang belum siap. Jadi, ekonomi tunai tetap akan jalan," terang Rhenald.
Setelah penyaluran bantuan sosial secara non tunai, BI dan instansi terkait saat ini tengah melaksanakan program elektronifikasi pembayaran jalan tol yang akan berlaku sepenuhnya pada 31 Oktober 2017.
Setelah itu, BI masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengintegrasikan sistem pembayaran seluruh moda transpotasi di Indonesia.