ANALISIS
Melihat Peluang Insentif KUR untuk Bisnis Online
CNN Indonesia
Selasa, 31 Okt 2017 15:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah memungut pajak dari bisnis daring (online) dilihat perlu diimbangi dengan insentif. Bisnis online memang memiliki potensi besar dalam beberapa tahun ke depan, tetapi masih butuh ruang untuk tumbuh.
CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim melihat, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling tepat untuk memberikan stimulus terutama bagi mitra Go-Jek, sebelum pemerintah turut memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tiap transaksi di aplikasi tersebut.
Menurut Nadiem, saat ini program kemitraan Go-Jek, khususnya untuk jasa pesan antar makanan dan minuman (mamin) tak hanya bekerjasama dengan mitra kelas besar, seperti restoran dan kafe yang layak dipunggut PPN. Pihaknya juga memiliki banyak mitra yang merupakan pengusaha kecih bahkan pemula.
Nah, jika mengacu pada pengusaha kecil itu, Nadiem bilang, pemerintah perlu menerapkan tarif pajak yang kecil sembari tetap memberikan stimulus permodalan. Tujuannya, agar tercipta daya saing bagi pengusaha-pengusaha kecil tersebut.
"Pastikan rate (tarif pajak) sekecil mungkin dan ada imbalan seperti KUR, harus ada pahit manis-nya," ujar Nadiem beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, menurut Nadiem, tak hanya mendukung bisnis mitra, kepercayaan investor untuk tetap menyuntikkan dana pada Go-Jek maupun perusahaan lain sejenis tetap terjaga.
Menyambung permintaan Nadiem, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal positif terkait gagasan penyaluran KUR tersebut. Pemerintah menurut dia, memiliki kemampuan untuk mengalirkan KUR pada mitra Go-Jek seiring besarnya plafon penyaluran KUR tahun ini yang mencapai Rp106,6 triliun. Pemerintah bahkan menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp120 triliun.
Kendati demikian, ia mengaku masih harus membedah data penyaluran KUR yang dimiliki pemerintah saat ini. Pasalnya, bisa saja, selama ini sudah ada mitra Go-Jek yang telah mendapat bantuan KUR dari pemerintah.
"Kami akan lihat, karena KUR disalurkan melalui perbankan dan selama ini kami sudah komunikasi ke perusahaan, seperti Go-Jek, Tokopedia, Lazada, dan lainnya," ujarnya.
Tak hanya memiliki program KUR, pemerintah saat ini juga tengah menggodok program KUR ultra mikro dengan maksimal plafon Rp10 juta. KUR tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih luas pengusaha kecil.
"Jadi kalau merchant yang masuk di Go-Jek ada 100 ribu dan mayoritas Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bisa diidentifikasi apakah mereka membutuhkan modal," imbuhnya.
Sayangnya, Ani masih enggan memberi kepastian praktis dari gagasan pemberian KUR itu. Ia menegaskan, pemerintah masih butuh waktu untuk mengkaji kebijakan KUR untuk mitra Go-Jek itu.
Namun, jika ditelaah lebih jauh, gagasan ini sebenarnya bertentangan dengan komitmen pemerintah yang ingin memperluas aliran KUR ke sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Saat ini, penyaluran KUR masih dominan ke sektor perdagangan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir bilang, saat ini memang pemerintah masih bersikukuh dengan komitmennya untuk memperluas jangkauan KUR ke sektor produktif.
Hingga saat ini, total penyaluran KUR telah mencapai Rp69,7 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi aliran KUR ke sektor produktif telah mencapai 45 persen atau Rp31,36 triliun. Porsi tersebut naik dari tahun lalu sebesar 32 persen.
Sementara itu sisanya, sebanyak 55 persen atau Rp38,33 triliun disalurkan ke sektor perdagangan. Meski masih lebih kecil, Iskandar memastikan bahwa pergeserannya telah terasa.
"Penurunan (aliran KUR ke perdagangan) tidak terlepas dari kebijakan komite pembiayaan yang menetapkan KUR harus disalurkan ke sektor produksi minimal 40 persen," kata Iskandar kepada CNNIndonesia.com.
Namun, Iskandar belum bisa memberi prediksi bagaimana bila aliran KUR ke sektor perdagangan kembali digenjot untuk para pengusaha kecil yang bermitra dengan Go-Jek dan perusahaan berbasis online lainnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat, sebenarnya bisa saja para mitra Go-Jek dan perusahaan berbasis online lainnya yang merupakan UKM mendapat insentif KUR dari pemerintah.
Upaya pemerintah dalam memperbesar porsi penyaluran KUR kepada sektor produktif pun menurut Faisal bisa terwujud, kendati pemerintah menyalurkan KUR ke mitra perusahaan berbasis daring tersebut. Caranya, para nasabah penerima KUR di sektor perdagangan yang telah baik iklim usahanya, mulai dilatih untuk naik tingkat ke kredit komersial.
"Jadi, ada pergeseran dari KUR yang dikasih ke perdagangan yang sudah mulai sustain, ke yang kemitraan e-commerce itu, yang kecil-kecil banget. Jadi, tercipta siklus KUR," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.
Dengan begitu, menurut dia, aliran KUR tetap bisa menjadi stimulus baru bagi usaha kecil kemitraan e-commerce, namun tak membuat aliran kredit ke sektor produktif berkurang.
“Yang ke sektor produktif memang tetap harus lebih besar karena mereka lebih minim jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank kalau tidak dengan KUR itu,” tekannya.
Dia pun menekankan, KUR juga masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dibenahi, yakni pembenahan sistem dan implementasi di lapangan. Sebab, menurutnya, penyaluran KUR dari pemerintah melalui perbankan masih seret karena dua hal.
Pertama, bank kadang masih meminta jaminan untuk KUR, sehingga banyak masyarakat kecil yang tetap kesulitan untuk mendapat akses kredit tersebut.
Kedua, konsolidasi perbankan masih berlangsung, sehingga bank masih seret alirkan kredit, termasuk untuk KUR, lantaran menjaga rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL). Untuk itu, aliran KUR juga masih butuh waktu agar lebih lancar.
CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim melihat, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling tepat untuk memberikan stimulus terutama bagi mitra Go-Jek, sebelum pemerintah turut memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tiap transaksi di aplikasi tersebut.
Menurut Nadiem, saat ini program kemitraan Go-Jek, khususnya untuk jasa pesan antar makanan dan minuman (mamin) tak hanya bekerjasama dengan mitra kelas besar, seperti restoran dan kafe yang layak dipunggut PPN. Pihaknya juga memiliki banyak mitra yang merupakan pengusaha kecih bahkan pemula.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pastikan rate (tarif pajak) sekecil mungkin dan ada imbalan seperti KUR, harus ada pahit manis-nya," ujar Nadiem beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, menurut Nadiem, tak hanya mendukung bisnis mitra, kepercayaan investor untuk tetap menyuntikkan dana pada Go-Jek maupun perusahaan lain sejenis tetap terjaga.
 Subsidi KUR Tahun ke Tahun (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani) |
Kendati demikian, ia mengaku masih harus membedah data penyaluran KUR yang dimiliki pemerintah saat ini. Pasalnya, bisa saja, selama ini sudah ada mitra Go-Jek yang telah mendapat bantuan KUR dari pemerintah.
"Kami akan lihat, karena KUR disalurkan melalui perbankan dan selama ini kami sudah komunikasi ke perusahaan, seperti Go-Jek, Tokopedia, Lazada, dan lainnya," ujarnya.
Tak hanya memiliki program KUR, pemerintah saat ini juga tengah menggodok program KUR ultra mikro dengan maksimal plafon Rp10 juta. KUR tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih luas pengusaha kecil.
"Jadi kalau merchant yang masuk di Go-Jek ada 100 ribu dan mayoritas Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bisa diidentifikasi apakah mereka membutuhkan modal," imbuhnya.
Sayangnya, Ani masih enggan memberi kepastian praktis dari gagasan pemberian KUR itu. Ia menegaskan, pemerintah masih butuh waktu untuk mengkaji kebijakan KUR untuk mitra Go-Jek itu.
Namun, jika ditelaah lebih jauh, gagasan ini sebenarnya bertentangan dengan komitmen pemerintah yang ingin memperluas aliran KUR ke sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Saat ini, penyaluran KUR masih dominan ke sektor perdagangan.
 Realisasi KUR Hingga September 2017. (kur.ekon.go.id) |
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir bilang, saat ini memang pemerintah masih bersikukuh dengan komitmennya untuk memperluas jangkauan KUR ke sektor produktif.
Hingga saat ini, total penyaluran KUR telah mencapai Rp69,7 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi aliran KUR ke sektor produktif telah mencapai 45 persen atau Rp31,36 triliun. Porsi tersebut naik dari tahun lalu sebesar 32 persen.
Sementara itu sisanya, sebanyak 55 persen atau Rp38,33 triliun disalurkan ke sektor perdagangan. Meski masih lebih kecil, Iskandar memastikan bahwa pergeserannya telah terasa.
"Penurunan (aliran KUR ke perdagangan) tidak terlepas dari kebijakan komite pembiayaan yang menetapkan KUR harus disalurkan ke sektor produksi minimal 40 persen," kata Iskandar kepada CNNIndonesia.com.
Namun, Iskandar belum bisa memberi prediksi bagaimana bila aliran KUR ke sektor perdagangan kembali digenjot untuk para pengusaha kecil yang bermitra dengan Go-Jek dan perusahaan berbasis online lainnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat, sebenarnya bisa saja para mitra Go-Jek dan perusahaan berbasis online lainnya yang merupakan UKM mendapat insentif KUR dari pemerintah.
Upaya pemerintah dalam memperbesar porsi penyaluran KUR kepada sektor produktif pun menurut Faisal bisa terwujud, kendati pemerintah menyalurkan KUR ke mitra perusahaan berbasis daring tersebut. Caranya, para nasabah penerima KUR di sektor perdagangan yang telah baik iklim usahanya, mulai dilatih untuk naik tingkat ke kredit komersial.
"Jadi, ada pergeseran dari KUR yang dikasih ke perdagangan yang sudah mulai sustain, ke yang kemitraan e-commerce itu, yang kecil-kecil banget. Jadi, tercipta siklus KUR," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.
Dengan begitu, menurut dia, aliran KUR tetap bisa menjadi stimulus baru bagi usaha kecil kemitraan e-commerce, namun tak membuat aliran kredit ke sektor produktif berkurang.
“Yang ke sektor produktif memang tetap harus lebih besar karena mereka lebih minim jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank kalau tidak dengan KUR itu,” tekannya.
Dia pun menekankan, KUR juga masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dibenahi, yakni pembenahan sistem dan implementasi di lapangan. Sebab, menurutnya, penyaluran KUR dari pemerintah melalui perbankan masih seret karena dua hal.
Pertama, bank kadang masih meminta jaminan untuk KUR, sehingga banyak masyarakat kecil yang tetap kesulitan untuk mendapat akses kredit tersebut.
Kedua, konsolidasi perbankan masih berlangsung, sehingga bank masih seret alirkan kredit, termasuk untuk KUR, lantaran menjaga rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL). Untuk itu, aliran KUR juga masih butuh waktu agar lebih lancar.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK