BPTJ Kaji Perbaikan Arus Logistik Kawasan Industri Bekapur

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah mengkaji opsi kebijakan konektivitas penunjang industri pada kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bekapur). Hal itu diharapkan bisa memperbaiki sistem logistik dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya di kawasan tersebut.

"Yang kami atur adalah arus logistiknya,"tutur Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Bambang mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji pengalihan arus barang dari mayoritas berbasis jalan (road base) ke berbasis kereta api (rail base) dan berbasis kapal laut (sea base) yang dianggap lebih efisien. Pembangunan seluruh sarana terkait sendiri saat ini sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah.

Lihat juga: Pengusaha Setuju Pembatasan Truk di Tol Jakarta-Cikampek

Selama ini, lanjut Bambang, pemanfaatan jalur kereta barang masih belum optimal. Padahal, PT KAI (Persero) telah memiliki jalur rel ganda (Doubel Double Track/DDT) dari Jakarta ke arah Surabaya. Untuk mempermudah pengakutan barang, pemerintah bisa membangun hub untuk truk di dekat stasiun.

Kemudian, BPTJ juga akan mengatur jalur angkutan terintegrasi hingga ke Pelabuhan Patimban. Pembangunan pelabuhan ini baru akan dibangun awal tahun depan. Pengangkutan barang memanfaatkan laut juga bisa memanfaatkan kapal Ro-Ro yang melalui jalur Inland Waterways/ Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL).

Terkait angkutan penumpang, pemerintah juga tengah menyiapkan sarana kereta ringan (LRT) yang terhubung hingga ke kawasan industri. Kemudian, di dalam kawasan industri juga akan dibangun sarana pemindah penumpang otomatis (Automated People Mover System).

"Kami nanti akan meminta masukan lagi dari teman-teman kawasan industri terkait apalagi yang perlu kami dukung," ujarnya.

Lihat juga: Kemenhub Kaji Revisi UU Demi Akomodasi Ojek Online

Saat ini, Bambang tengah menanti kepastian perubahan status kawasan industri Bekapur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kami belum tahu nih badannya seperti apa. Apakah KEK atau apa. Ini kan belum diputuskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian," ujarnya. (agi)