Jepang Kucurkan Rp84 Triliun Biayai Pembangunan RI

Safyra Primadhyta , CNN Indonesia | Rabu, 15/11/2017 14:35 WIB
Jepang Kucurkan Rp84 Triliun Biayai Pembangunan RI Pemerintah Jepang melalui JICA, telah mengucurkan pinjaman kepada Indonesia sejak 1958 hingga kini sebesar 693 miliar yen atau setara Rp84,2 triliun. (REUTERS/Lee Jae-Won)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mencatat, hingga kini telah menerima 33 pinjaman dari Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai 692,97 miliar yen atau setara Rp84,2 triliun. Pinjaman tersebut disalurkan untuk berbagai proyek pembangunan pemerintah 

Adapun yang terbaru, pemerintah baru saja secara resmi menandatangani dua naskah pinjaman (loan agreement) dengan pemerintah melalui JICA, senilai total 127,21 miliar yen atau setara Rp15,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dokumen pinjaman itu terdiri dari dokumen IP-576 senilai 8, 309 miliar yen atau Rp900 miliar untuk Pengembangan Universitas Berkelas Dunia dengan Semangat Kewirausahaan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dokumen IP-577 senilai 118,906 miliar yen atau Rp14, 3 triliun untuk pembangunan fase 1 Pelabuhan Patimban.

"Saya berharap bahwa dengan kerja sama dual loan ini merupakan salah satu cerminan dari upaya untuk memperkuat kerja sama yang makin erat, baik, dan produktif bagi kedua belah pihak," ujar Sri Mulyani usai penandatanganan naskah perjanjian pinjaman di Jakarta, Rabu (15/11).

Sri Mulyani memaparkan, UGM akan memanfaatkan dana pinjaman untuk membangun 10 pusat pembelajaran (learning center) di Yogyakarta dalam rangka memperkuat aktivitas pengembangan dan riset, kerja sama dengan komunitas lokal dan industri, serta pengembangan sumber daya manusia di UGM.

"Gedung yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan muktahir untuk kepentingan pendidikan dan riset," ujarnya.

Pembiayaan yang diberikan untuk pengembangan UGM bersifat tidak mengikat dengan tingkat bunga mengambang (floating) sebesar JPY LIBOR ditambah 10 basis poin (bps) per tahun. Adapun jangka waktu pinjaman 25 tahun terdiri dari masa tenggang (grace period) pinjaman selama 7 tahun dan masa pengembalian 18 tahun.

Sementara itu, pinjaman untuk pengembangan Pelabuhan Patimban merupakan pinjaman tahap pertama yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses sepanjang 8,1 kilometer, terminal baru, jembatan, dan back-up area pelabuhan. Pinjaman yang dikucurkan termasuk pinjaman lunak dengan tingkat bunga 0,1 persen per tahun dan jangka waktu pinjaman 40 tahun.

"Pelabuhan baru Patimban akan menjadi alternative bagi industri di area sekitarnya yang akan memperkuat aktivitas ekonomi dan jaringan logistik kelautan di wilayah metropolitan Jakarta. Pelabuhan baru Patimban ditargetkan untuk soft opening pada Maret 2019," ujarnya.

Sebagai informasi, pinjaman dari pemerintah Jepang sudah mengucur ke Indonesia sejak 1958. Ke depan, Sri Mulyani pun berharap kerja sama antara Indonesia dan Jepang akan terus berlanjut. (agi)