Lima Proyek Raksasa Jokowi 'Dikuasai' Swasta
Anugerah Perkasa | CNN Indonesia
Senin, 20 Nov 2017 09:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lima proyek strategis nasional didominasi oleh pihak swasta yang telah menggelontorkan sedikitnya Rp2.414 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan pembiayaan pemerintah.
Hal itu diungkap dalam Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nilai total investasi sendiri mencapai Rp4.197 triliun.
Laporan tersebut mengungkapkan keterlibatan pihak swasta dapat mempercepat realisasi pelbagai proyek prioritas yang telah ditetapkan.
“Pemerintah pun dapat memprioritaskan anggaran negara untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah,” demikian laporan itu dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (19/11).
Dari nilai total investasi, swasta menyumbang Rp2.414 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menggelontorkan dananya masing-masing melalui APBN sekitar Rp525 triliun dan BUMN maupun BUMD yang mencapai Rp1.258 triliun, total jenderal mencapai Rp1.783 triliun.
Lima proyek yang memiliki nilai investasi tertinggi itu adalah energi (12 proyek dengan pembiayaan Rp1.242 triliun); ketenagalistrikan (1 program dengan pembiayaan Rp1.035 triliun); jalan (74 proyek dengan pembiayaan Rp684 triliun); kereta (23 proyek dengan pembiayaan Rp613 triliun); dan kawasan (30 proyek dengan pembiayaan Rp290 triliun).
Di sisi pemerintahan, Jokowi melakukan serangkaian reformasi fiskal, institusi maupun peraturan terkait dengan pencepatan infrastruktur. Salah satunya adalah untuk memudahkan proses pembiayaan tanah yang kerap jadi masalah utama di lapangan.
Reformasi itu dilakukan di antaranya melalui mengatur pemberian jaminan untuk pinjaman langsung ke BUMN, sehingga mempercepat proses penyediaan dana untuk proyek. Hal itu diatur melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2015.
Lainnya adalah upaya pengadaan tanah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yang mengatur percepatan pengadaan tanah. Hal itu diselaraskan dengan Undang Undang Pengadaan Tanah.
Proyek Strategis Nasional sendiri tersebar dari Sumatera hingga Papua. Di Sumatera ada 61 proyek senilai Rp638 triliun; Kalimantan 24 proyek senilai Rp564 triliun; Sulawesi 27 proyek dengan nilai Rp155 triliun dan Maluku-Papua dengan 13 proyek senilai Rp444 triliun.
Ketimpangan Lahan
Di tengah-tengah percepatan pembangunan infrastruktur, masalah tanah kerap menjadi persoalan tersendiri. Di antaranya adalah akses terhadap komoditas tersebut.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pendekatan yang dilakukan pemerintahan Jokowi tentang tanah cenderung tak berjalan sesuai dengan tujuan Reforma Agraria.
Salah satu upaya yang relatif belum dilakukan adalah menyelesaikan konflik lahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah hingga memperkuat hak petani.
Saat ini, lembaga itu menyatakan, pihaknya tengah memetakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria, mengkritik program pemerintah melalui Tanah Objek Reforma Agraria.
“Pasalnya penetapan TOR tak berdasarkan inisiatif organisasi masyarakat dan serikat tani yang berada di wilayah konflik,” demikian keterangan KPA, beberapa waktu lalu.
KPK saat ini sudah mendata Lokasi Prioritas Reforma Agraria di 409 lokasi konflik dan tersebar di 19 provinsi. Luasnya mencapai 643.616 hektare dan melibatkan 136.804 kepala keluarga. (asa)
Hal itu diungkap dalam Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nilai total investasi sendiri mencapai Rp4.197 triliun.
Laporan tersebut mengungkapkan keterlibatan pihak swasta dapat mempercepat realisasi pelbagai proyek prioritas yang telah ditetapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pemerintah pun dapat memprioritaskan anggaran negara untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah,” demikian laporan itu dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (19/11).
Dari nilai total investasi, swasta menyumbang Rp2.414 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menggelontorkan dananya masing-masing melalui APBN sekitar Rp525 triliun dan BUMN maupun BUMD yang mencapai Rp1.258 triliun, total jenderal mencapai Rp1.783 triliun.
Lima proyek yang memiliki nilai investasi tertinggi itu adalah energi (12 proyek dengan pembiayaan Rp1.242 triliun); ketenagalistrikan (1 program dengan pembiayaan Rp1.035 triliun); jalan (74 proyek dengan pembiayaan Rp684 triliun); kereta (23 proyek dengan pembiayaan Rp613 triliun); dan kawasan (30 proyek dengan pembiayaan Rp290 triliun).
Di sisi pemerintahan, Jokowi melakukan serangkaian reformasi fiskal, institusi maupun peraturan terkait dengan pencepatan infrastruktur. Salah satunya adalah untuk memudahkan proses pembiayaan tanah yang kerap jadi masalah utama di lapangan.
Reformasi itu dilakukan di antaranya melalui mengatur pemberian jaminan untuk pinjaman langsung ke BUMN, sehingga mempercepat proses penyediaan dana untuk proyek. Hal itu diatur melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2015.
Lainnya adalah upaya pengadaan tanah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yang mengatur percepatan pengadaan tanah. Hal itu diselaraskan dengan Undang Undang Pengadaan Tanah.
Proyek Strategis Nasional sendiri tersebar dari Sumatera hingga Papua. Di Sumatera ada 61 proyek senilai Rp638 triliun; Kalimantan 24 proyek senilai Rp564 triliun; Sulawesi 27 proyek dengan nilai Rp155 triliun dan Maluku-Papua dengan 13 proyek senilai Rp444 triliun.
 Jalan tol Trans-Sumatera. (ANTARA FOTO/Ardiansyah) |
Ketimpangan Lahan
Di tengah-tengah percepatan pembangunan infrastruktur, masalah tanah kerap menjadi persoalan tersendiri. Di antaranya adalah akses terhadap komoditas tersebut.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pendekatan yang dilakukan pemerintahan Jokowi tentang tanah cenderung tak berjalan sesuai dengan tujuan Reforma Agraria.
Salah satu upaya yang relatif belum dilakukan adalah menyelesaikan konflik lahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah hingga memperkuat hak petani.
Saat ini, lembaga itu menyatakan, pihaknya tengah memetakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria, mengkritik program pemerintah melalui Tanah Objek Reforma Agraria.
“Pasalnya penetapan TOR tak berdasarkan inisiatif organisasi masyarakat dan serikat tani yang berada di wilayah konflik,” demikian keterangan KPA, beberapa waktu lalu.
KPK saat ini sudah mendata Lokasi Prioritas Reforma Agraria di 409 lokasi konflik dan tersebar di 19 provinsi. Luasnya mencapai 643.616 hektare dan melibatkan 136.804 kepala keluarga. (asa)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK