Pemda Diminta 'Putar Otak' Tekan Inflasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) meminta pemerintah daerah untuk aktif membuat inovasi guna menekan inflasi. Pasalnya, inflasi yang stabil dan rendah membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan," kata Sekretaris TPIP Iskandar Simorangkir ketika menjadi pembicara dalam pelatihan wartawan daerah, seperti dilansir ANTARA, Senin (20/11).

Iskandar berharap, inovasi pengendalian inflasi itu bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah, sehingga berjalan efektif dalam menekan laju inflasi.

Lihat juga: Darmin Klaim Perubahan Golongan Listrik Tak Kerek Inflasi

Data inflasi itu nantinya akan digunakan untuk menilai program pengendalian inflasi di masing-masing daerah berjalan efektif.

Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73 persen. Apabila terjadi kenaikan, misalnya untuk komoditas beras sekitar 10 persen, maka orang miskin baru di Indonesia bertambah sekitar 1,2 juta orang.

Selain menyebabkan kemiskinan, inflasi yang tidak terkendali juga membuat daya beli masyarakat turun serta kesenjangan pendapatan yang semakin lebar.

Lihat juga: BI Pangkas Target Inflasi 2017 Hanya 3-3,5 Persen

Iskandar yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut, inflasi atau kenaikan harga tinggi juga mengakibatkan investasi sektor produktif terhambat.

Pasalnya, harga yang tidak pasti mengakibatkan pengusaha menerapkan harga yang lebih tinggi.

Untuk jangka panjang, inflasi tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional terhambat dan daya saing produk nasional juga berkurang.

Lihat juga: BI Akui Inflasi Rendah Tak Sanggup Dongkrak Daya Beli

Hingga Oktober 2017, inflasi mencapai 2,67 persen. Realisasi itu dinilai terkendali ditunjukkan dengan inflasi pangan yang terus menurun sejak awal tahun dan dapat dikendalikan salah satunya berkat koordinasi intensif baik pemerintah pusat, daerah, maupun BI dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stok.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan pengalaman daerahnya dalam mengendalikan inflasi yang berujung pada penghargaan TPID Inovatif Presiden Joko Widodo kepada Pemprov Jawa Tengah 2016.

Ia menjelaskan, membuat aplikasi pengendalian inflasi bertajuk Sihati yang dapat memberikan indikator atau early warning apabila terjadi kenaikan harga komoditas.

Lihat juga: Bank Indonesia Tak Yakin Terbitkan Aturan LTV Spasial

Melalui aplikasi itu, pihaknya juga dapat melakukan virtual meeting atau rapat melalui aplikasi dengan jajaran perangkat daerah untuk membahas upaya mengendalikan kenaikan harga.

"Sehingga, ini akan mempercepat pengambilan keputusan tanpa harus melakukan pertemuan fisik antarpemangku keputusan," ucapnya.

Kerja sama perdagangan antardaerah juga dilakukan untuk membantu daerah lain menekan kenaikan harga komoditas kalau daerah tersebut mengalami kelangkaan pasokan komoditas pangan. (bir)