Bank Dunia: Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia/TKI ke negara asalnya) mencapai US$8,9 miliar atau setara Rp118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Rodrigo Chaves, Perwakilan Bank Dunia di Indonesia mengatakan, sumbangan remitansi ini berasal dari sekitar 9 juta imigran Indonesia yang bekerja di luar Indonesia. 

"Jumlah remitansi mencapai Rp118 triliun. Ini sekitar satu persen dari PDB dan memberi sumbangan ke pajak sekitar 10 persen," ujarnya saat memaparkan data imigran Bank Dunia, Selasa (28/11).

Lihat juga: Sri Mulyani 'Pikir-pikir' Usulan Tax Allowance 300 Persen

Menurut Bank Dunia, jumlah ini mencerminkan bahwa pendapatan para TKI jauh lebih besar ketika bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. "Rata-rata pekerja imgran memperoleh penghasilan sekitar enam kali lebih tinggi ketika bekerja di luar negeri," katanya. 

Dengan penghasilan tersebut, kalkulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pendapatan para TKI mampu mengurangi kemungkinan rumah tangga jatuh miskin sebanyak 28 persen.

Sementara, dari sisi persebaran, sekitar 55 persen TKI menjadi pekerja di Malaysia. Lalu, sekitar 13 persen ke Arab Saudi, 10 persen ke China Taipei, 6 persen ke Hong Kong, 5 persen ke Singapura, dan sisanya tersebar di negara-negara lain.

Lihat juga: Gaji Bisa Naik Hingga 40 Persen Kalau Pindah ke Perusahaan TI

Sayangnya, sambung Chaves, kebanyakan TKI bekerja di sektor domestik, yaitu pada jenis-jenis pekerjaan yang minim keterampilan, meski penghasilannya lebih baik dibandingkan yang diperoleh tenaga kerja di dalam negeri.

"Sebagian besar menjadi pembantu rumah tangga dan di sektor pertanian yang memiliki keterbatasan keterampilan," imbuh dia.

Berdasarkan data Bank Dunia, TKI bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau pengasuh anak sekitar 32 persen, pekerja pertanian 19 persen, pekerja konstruksi 18 persen, dan pekerja pabrik 8 persen.

Lihat juga: Upah Minimum Buruh Bekasi dan Karawang Ditetapkan Rp3,9 Juta

Kemudian, sekitar 6 persen menjadi perawat lansia, 4 persen menjadi pekerja toko, restoran, dan hotel, 2 persen menjadi supir, dan hanya sekitar 0,5 persen menjadi pekerja kapal pesiar.

Kendati begitu, Bank Dunia melihat bahwa pemerintah Indonesia punya banyak pekerjaan rumah untuk membenahi sektor imigran ini. Sebab, masih banyak TKI yang bermasalah dan belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri.

Data mencatat, sekitar 55 persen dari 9 juta TKI, bekerja secara non-prosedural. Artinya, sebagian besar menjadi pekerja dengan dokumen dan jalur-jalur yang tidak legal.

Lihat juga: Upah Minimum Bekasi Rp3,9 Juta Masih Tak Sesuai Usulan Buruh

Padahal, kalau TKI bekerja secara prosedural, mereka bisa mengurangi risiko beban kerja yang tak sesuai sekitar 15 persen dan meminimalisir proses penganiayaan dan pelecehan yang masih kerap terjadi sekitar 12 persen.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membenahi pendataan TKI ini. Caranya, meningkatkan profesionalitas dan modernisasi di sektor ini, sehingga pendataan TKI bisa lebih transparan dan efisien.

Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pemetaan pasar kerja, merampingkan dokumentasi dan proses pra-keberangkatan, meningkatkan standar perlindungan pekerja selama berada di luar negeri, mempertahankan manfat dari pengalaman berimigrasi dan remitansi, hingga meninjau kembali pengaturan kelembagaan dan menerapkan monitoring serta evaluasi yang lebih baik.

Pilihan Redaksi DPK Pindah ke Pasar Modal, OJK Klaim Likuiditas Terjaga BI Atur Transaksi Dagang Langsung Pakai Baht dan Ringgit

"Sehingga, imigran memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan menerima perlindungan yang lebih baik," terang Chaves.

Selain itu, perlu juga meningkatkan keterampilan TKI melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar ketenagakerjaan internasional.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, memang pendataan dan perlindungan bagi TKI terus diupayakan pemerintah, meski hasilnya tak bisa instan. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan keterampilan TKI.

"Ke depan, kami tak mau membeda-bedakan di mana masyarakat bekerja, entah di dalam maupun luar negeri. Makanya, sekolah untuk pendidikan vokasi tenaga kerja kami samakan agar tidak ada pembeda kualitas pekerja di dalam dan luar," pungkasnya. (bir)