Muluskan Interkoneksi, BI Rilis Gerbang Pembayaran Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) pada hari ini, Senin (4/12), guna mendukung interkoneksi perbankan yang ada di dalam negeri. Dengan demikian, transaksi antar bank jadi lebih mudah dan cepat.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, peluncuran gerbang pembayaran ini untuk menjawab seluruh kebutuhan transaksi perbankan yang terus meningkat dari hari ke hari, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pesatnya teknologi.

Hal ini ditandai dengan kian maraknya pembayaran masyarakat di toko ritel dan lainnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC). Sehingga, pihak perbankan kerap menambah mesinnya. 

Lihat juga: Saham Perbankan Diterpa 'Gairah' Positif

"Terjadi lebih dari 10 ribu transaksi tiap menit di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) debit dan kredit (di EDC) di Indonesia. Ilustrasi lain, berjejer mesin ATM di mal dan mesin EDC di kasir," ujarnya saat peluncuran di Gedung BI, Senin (4/12).

Sayangnya, penambahan mesin oleh masing-masing bank, ia menilai, justru tak efisien. Sebab, seharusnya mesin tiap perbankan bisa digunakan bersama, sehingga penambahan mesin ATM dan EDC baru justru bisa disebar ke daerah-daerah lain. Hal ini membuat pelayanan perbankan lebih efektif menjangkau seluruh masyarakat.

Untuk itu diperlukan pembentukan sistem bersama agar layanan kepada masyarakat kian luas dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk biaya transfer bisa lebih murah.

Lihat juga: Oktober 2017, Pertumbuhan Uang Beredar Melambat

Di sisi lain, antar bank dapat berbagi modal untuk menghadirkan mesin ATM dan EDC kepada masyarakat, sehingga bisa menghemat biaya investasi modal yang dikeluarkan masing-masing bank.

"Jadi, untuk tahap awal, telah ditetapkan merchant discount rate 1 persen per transaksi off us (antar bank) dari 2-3 persen yang sekarang berlaku," katanya.

Kemudian, dalam gerbang pembayaran ini, BI juga mewajibkan agar tiap-tiap bank bekerja sama dengan minimal dua lembaga switching.

Lihat juga: Transaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-Commerce

Adapun empat lembaga switching yang saat ini mengantongi izin BI, yaitu PT Jalin Nusantara, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Rintis Sejahtera (PRIMA), dan PT Daya Network Lestari (Alto). Nantinya, BI akan membentuk lembaga khusus yang berbadan hukum untuk mengatur switching tersebut pada Juni 2018 mendatang.

Selain itu, gerbang pembayaran akan membuat seluruh data transaksi terekam dalam satu sistem, sehingga mempermudah BI dan pemerintah untuk membuat kebijakan ke depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Termasuk juga untuk mendukung penuh program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, elektronifikasi jalan tol, hingga keuangan inklusif.

Lihat juga: Orang Terkaya RI 9 Tahun, Harta Hartono Bersaudara Rp436 T

"Selain itu, potensi penerimaan negara akan beralih ke dalam negeri dan menjadi potensi penerimaan pajak akan meningkat, serta diikuti peningkatan fee dari volume transaksi nontunai nasional," imbuhnya. (bir)