Hizkia Respatiadi
Hizkia Respatiadi adalah Kepala Bagian Penelitian di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Bidang risetnya meliputi sejumlah kebijakan publik yang terkait dengan fokus CIPS di bidang perdagangan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan perdagangan di bidang agrikultur dan komoditas pangan serta hak akses dan kepemilikan serta program hutan kemasyarakatan.

Peluang Pertanian Indonesia di Forum WTO 'Zaman Now'

Hizkia Respatiadi, CNN Indonesia | Kamis, 14/12/2017 10:15 WIB
Peluang Pertanian Indonesia di Forum WTO 'Zaman Now' Sampai sekarang dunia internasional masih mengganggap krusial peran pertanian. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak orang  bilang, bahwa zaman ‘now’ ini adalah eranya teknologi digital. Berbagai aplikasi online bermunculan dan menjadi area bisnis baru. Ketika saya bertanya kepada para mahasiswa saya mengenai cita-citanya, anak-anak zaman ‘now’ ini menjawab ingin berwirausaha, ingin jadi programmer, dan ada juga yang ingin menjadi artis YouTube. Semuanya serba teknologi, dan yang jelas, tidak ada satu pun yang menjawab mau jadi petani.

Namun siapa sangka, ternyata sampai sekarang dunia internasional masih mengganggap krusial peran pertanian.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menggelar konferensi tingkat menteri yang ke-11 (disebut juga MC11) di Buenos Aires, Argentina, 10-13 Desember. Pertanian termasuk topik yang menjadi pembahasan utama, terutama mengenai subsidi pemerintah bagi pertanian lokal (domestic support) dalam kaitannya dengan cadangan pangan masyarakat (public stockholding programmes) dan mekanisme perlindungan produk lokal terhadap lonjakan volume impor (special safeguard mechanism).


Ketiganya saling terkait dan memiliki pro-kontra-nya masing-masing. Subsidi dalam jumlah besar ditentang oleh China, India, dan sejumlah negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik karena dianggap mendistorsi perdagangan.

Sebaliknya, DS didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Uni Eropa yang sudah lama memberikan subsidi pertanian bagi para produsen lokalnya.

Subidi juga terkait dengan cadangan pangan karena subsidi tersebut juga dipergunakan untuk pengadaan cadangan bahan pangan oleh negara-negara berkembang, seperti halnya yang dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan program beras Rastra (kini menjadi voucher pangan).

Namun ini hanya bersifat sementara.

Hal ini merupakan hasil dari Konferensi Bali 2013, yakni negara-negara berkembang diizinkan untuk memberikan subsidi dalam jumlah tertentu untuk pengadaan cadangan pangannya tanpa terkena risiko untuk dituntut oleh negara-negara lain di WTO.

Kesepakatan didukung oleh China, India dan negara-negara berkembang anggota G-33, termasuk Indonesia. Namun program ini ditentang oleh negara-negara pengekspor besar seperti Paraguay dan Rusia, yang ingin solusi yang lebih permanen dan tidak mendistorsi harga pasar.

Peluang Pertanian Indonesia di Forum WTO ‘Zaman Now'Pertanian termasuk topik yang menjadi pembahasan utama. (ANTARAFOTO/Maulana Surya)Peluang Pertanian Indonesia di Forum WTO ‘Zaman Now'Pertanian termasuk topik yang menjadi pembahasan utama. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Royal Memberi Subsidi

Indonesia termasuk royal dalam memberikan subsidi pertanian dan pangan, misalnya pada  2017 jumlahnya mencapai Rp 52,2 triliun atau 2,5% dari total Anggaran Belanja Negara (APBN). Negara juga gencar menerapkan larangan impor dalam upayanya mencapai ambisi swasembada pangan.

Pada 2015, Global Trade Alert mencatat Indonesia memiliki 115 regulasi yang membatasi Indonesia dari perdagangan internasional. Jumlah ini jauh lebih tinggi ketimbang negara tetangga kita, Malaysia (18) dan Thailand (22).

Jika kita melihat harga bahan pangan kita di pasar, ternyata gelontoran subsidi dan larangan impor yang dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan harga pangan.

Menurut data BPS dan Bank Dunia Mei 2017, harga beras tercatat mencapai Rp 13.125 per kg, lebih mahal daripada Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 9.450 per kg, dan bahkan lebih dari dua kalinya harga beras di pasar internasional yang hanya Rp 5.609,28 per kg.

Daging sapi juga hampir sama nasibnya, di mana harganya di bulan Agustus 2017 mencapai Rp 108.072 per kg, lebih mahal daripada HET-nya sebesar Rp 80.000 per kg, dan hampir dua kali lipat harga internasional di Rp 55.746 per kg.

Perlu kita ingat bahwa Indonesia merupakan negara anggota G-20 yang ikut menyuarakan komitmennya dalam Leaders’ Declaration bulan Juli lalu.

Komitmen tersebut termasuk mengupayakan perdagangan yang lebih terbuka, kerja sama internasional yang lebih baik, dan perjanjian perdagangan yang lebih konsisten dengan semangat WTO.

Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan MC11 untuk mensikronisasikan kebijakan pertanian dan perdagangannya guna mencapai ketahanan pangan.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan.

Pertama, Indonesia perlu mencontoh sikap Tiongkok dan India terkait pemberian subsidi pertanian dalam jumlah besar. Subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia, hanya 21% petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil.

Terkadang, dalam beberapa kasus seperti cabai, subsidi tersebut juga berpotensi menciptakan produksi berlebihan yang mengakibatkan kejatuhan harga, sehingga akhirnya merugikan para petani sendiri.  

Sidang MC11 harus menjadi momentum bagi Indonesia memaanfaatkan potensi perdagangan internasional dalam mencapai ketahanan pangan.Sidang MC11 harus menjadi momentum bagi Indonesia memaanfaatkan potensi perdagangan internasional dalam mencapai ketahanan pangan. (ANTARAFOTO/Maulana Surya)
Pangan Impor Berkualitas

Kedua, Indonesia perlu melihat isu subsidi, cadangan pangan dan perlindungan produk lokal, sebagai satu kesatuan yang holistik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa larangan impor, terutama yang berbasis kuota, justru mendorong kenaikan harga bagi konsumen, meningkatkan gejolak (volatility) harga pangan, dan memperburuk dampak kekurangan pasokan bahan pangan, terutama di tengah ancaman gagal panen akibat perubahan iklim.

Sebaliknya, dengan meminimalkan mekanisme perlindungan produk lokal dan mengizinkan bahan pangan impor berkualitas dengan harga terjangkau masuk, maka pemerintah tidak perlu lagi menggenjot cadangan pangan. Hal ini juga membuat mereka tidak perlu mengambil risiko melewati batas subsidi subisidi yang diperkenankan dalam perjanjian WTO.

Keberadaan bahan pangan yang terjangkau niscaya juga bermanfaat bagi petani kita, di mana 2/3-nya tergolong net food consumers atau pihak yang  membeli makanan lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri.

Ketiga, Indonesia perlu menjalankan peran kepemimpinannya dalam kelompok G-33 sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju di bawah G-20. Ketimbang mempertahankan skema pengadaan cadangan pangan melalui subsidi, ada baiknya MC11 nanti juga membahas kemungkinan dibentuknya sebuah kesepakatan untuk cadangan pangan bersama (joint food reserve) di antara negara-negara anggota WTO.

Melalui cadangan pangan bersama, pada saat terjadi keadaan darurat, negara-negara yang terlibat di dalamnya dapat menggunakan pasokan yang dihimpun bersama-sama, sehingga tidak perlu tergantung lagi dari hasil produksinya sendiri.

Kesepakatan serupa sudah pernah diterapkan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) dan Asia Timur (East Asia Emergency Rice Reserve). Meskipun APTERR belum terlalu kelihatan manfaatnya, EAERR justru sudah berhasil membantu sejumlah negara seperti Jepang untuk memastikan ketersediaan pangan bagi warga negaranya sambil tetap mematuhi ketentuan WTO.

Sidang MC11 harus menjadi momentum bagi Indonesia memaanfaatkan potensi perdagangan internasional dalam mencapai ketahanan pangan. Sudah saatnya kita dapat mengatakan bahwa WTO ‘zaman’now’ bukan hanya tempat di mana negara kita diprotes negara-negara lain, melainkan suatu forum yang bermanfaat. (vws)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS