Chief Economist Bank Dunia Frederico Gil Sanders mengatakan, beberapa kondisi tersebut, antara lain normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang bisa memicu arus keluar dana asing dari Indonesia (capital outflow).
Tentu saja, ini bisa memperburuk kinerja investasi. Apalagi, Indonesia sukses mencetak pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mumpuni di kuartal III, yakni 7,1 persen. Selain itu, baru-baru ini The Fed juga telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke angka 1,5 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya pertumbuhan investasi, fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi China juga bisa menghambat pertumbuhan ekspor yang sedang mengilap. Dengan kata lain, Indonesia bisa jadi tak akan mengulangi pertumbuhan ekspor sebesar 17,27 persen secara year on year.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor non-migas Indonesia ke negeri tirai bambu tersebut ada di angka US$16,91 miliar atau 13,47 persen dari total ekspor antara Januari hingga Oktober 2017.
Sehingga, atas pertimbangan tersebut, Bank Dunia memprediksi kinerja ekspor bisa bertumbuh 6 persen secara tahunan atau lebih kecil dibandingkan prediksi akhir tahun 2017 yang sebesar 10 persen. “Kalau China terus mengalami deselerasi, dampak ke ekspor dan impor akan signifikan,” terang dia.
Namun, pemerintah tetap perlu wanti-wanti akan hasil Pilkada nanti. Sebab, berkaca dari semester I lalu, ketidakpastian akibat Pilkada DKI Jakarta dianggap berkontribusi terhadap keengganan masyarakat untuk konsumsi.
“Risiko Indonesia ini sebenarnya bersumber dari global. Kalau pemiihan umum mungkin bisa menciptakan konsumsi, seperti kaus kampanye dan lain-lain,” tuturnya.
Tapi, menurut dia, Indonesia tetap bisa melesat di atas angin asalkan mampu mempertahankan pertumbuhan investasi di kuartal III sebesar 7,1 persen yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
“Untuk tahun depan, kami ramal ekonomi akan tumbuh di angka 5,3 persen karena ada kesinambungan kinerja di investasi. Jika ingin bergerak ke angka 5,5 persen, Indonesia perlu menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan menambah penerimaan agar bisa investasi di sektor infrastruktur,” pungkas Rodrigo. (bir)