OJK Bakal Rilis Aturan Fintech dan Pendanaan Pasar Modal

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal kembali merisilis aturan baru (POJK) terkait perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) dan pendanaan dari pasar modal. POJK tersebut rencananya bakal dirilis pada 18 Januari 2018.

Ketua Dewan Koimisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, aturan baru tersebut bakal lebih memudahkan pengusaha yang ingin meraih dana segar dari pasar modal.

"Kami fokus pada pendalaman pasar, supaya lebih aktif lagi," ucap Wimboh, dikutip Rabu (3/1).

Sayangnya, Wimboh enggan memberikan kisi-kisi lebih tentang POJK fintech dan pencairan dana di pasar modal tersebut.

Selain itu, OJK juga berniat memberikan kemudahan bagi investor yang ingin melakukan transaksi lindung nilai (hedging) currency.

"Jadi investor akan lebih percaya untuk tinggal, jadi tidak perlu dijual. Apa risikonya, risiko currency (nilai tukar) akan kami sediakan instrumennya," kata Wimboh.

Lihat juga: BEI Targetkan Market Cap Pasar Modal Tembus Rp10 Ribu Triliun

Dengan berbagai kebijakan baru yang akan dirilis tersebut, OJK berharap pengusaha tak lagi hanya mengandalkan perbankan dalam mencari pembiayaan.

"Tapi tahun ini butuhnya banyak yang jangka menengah dan panjang. Ini semua kami eksplor bagaimana supaya pembiayaan itu lebih besar dan instrumen lebih variatif lagi," papar Wimboh.

Sebelum tutup tahun 2017, OJK menerbitkan tiga aturan baru di bidang pasar modal sekaligus, yakni obligasi daerah, green bond, dan pengajuan untuk melakukan aksi korporasi secara elektronik.

POJK mengenai obligasi daerah dibagi dalam tiga aturan, diantaranya POJK nomor 61/POJK.04/2017 tentang dokumen penyertaan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah atau sukuk daerah.

Lihat juga: OJK Beri Lampu Hijau Akuisisi Danamon oleh BTMU

Kemudian, POJK nomor 62/POJK.04/2017 terkait bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum obligasi atau sukuk daerah.

Terakhir, POJK nomor 63/POJK.04/2017 terkait laporan dan pengumuman emiten penerbit obligasi daerah atau sukuk daerah.

Sementara itu, OJK juga mengeluarkan aturan terkait green bonds dalam POJK nomor 60/POJK.04/2017. Penerbitan green bonds nantinya akan menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu lingkungan.

Selanjutnya, OJK membuat beleid mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik lewat POJK nomor 58/POJK.04/2017. (agi)