Pemerintah Optimis Tingkat Kemiskinan di Bawah 10 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah optimistis bisa menekan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen dari total penduduk di tahun ini. Pasalnya, pemerintah yakin tren laju penurunan tingkat kemiskinan yang cepat di tahun 2017 bisa berulang lagi di tahun depan.

Tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan ke kisaran 9,5 persen hingga 10 persen. Adapun menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan per September 2017 berada di angka 10,12 persen atau melorot 0,52 persen poin dibanding posisi Maret 2017 yakni 10,64 persen.

Kendati penurunan kemiskinan tersebut disebut paling tajam dalam tujuh tahun terakhir, tren penurunan tersebut tentu tak akan berlanjut jika tak ada upaya. Maka dari itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan fokus memperbaiki kedalaman dan keparahan kemiskinan agar tingkat kemiskinan di tahun ini bisa jauh lampaui target.

Sekadar informasi, indeks kedalaman kemiskinan adalah jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang pada bulan September kemarin dipatok Rp387.160 per kapita per bulan. Adapun, angka indeks kemiskinan di September terbilang 1,79 atau membaik dibanding enam bulan sebelumnya 1,83.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan sendiri menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk bulan September 2017, indeks ini ada di angka 0,46 atau membaik dibandingkan posisi Maret 0,48.

Lihat juga: Pengentasan Kemiskinan Tak Sekadar Butuh Bagi-bagi Bantuan

“Kalau tingkat kemiskinan mau di bawah 10 persen, kedalaman dan keparahan itu harus diperbaiki dulu, karena yang sekarang susah adalah kelompok yang sangat miskin, yang hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan. Tapi, data kemarin angkanya kan turun cukup jauh, penduduk miskin turun hampir 1 juta lebih. Jadi ini momentum yang baik, tahun ini mudah-mudahan bisa di bawah 10 persen,” ujar Bambang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (3/1).

Agar kedalaman dan keparahan kemiskinan bisa terangkat, pemerintah masih akan menggunakan instrumen kebijakan anggaran seperti bantuan sosial. Untuk itu, bantuan sosial tahun ini perlu dijaga agar tepat sasaran.

Ia mencontohkan, selama ini pemerintah menggelontorkan anggaran untuk program beras bagi masyarakat sejahtera (rastra). Di antara bulan Maret hingga September saja, 30 persen rumah tangga sudah menerima rastra. Hanya saja, kadang penerimanya bukan keluarga yang benar-benar berhak mendapat bantuan itu.

Lihat juga: Jokowi Sebut Dana Desa Rp12 Triliun Mulai Cair Bulan Ini

“Lalu selain tidak tepat sasaran, rastra ini di lapangan tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan 10 persen menjadi lebih mungkin,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa program pengentasan kemiskinan dari pemerintah memang belum tereksekusi secara sempurna. Namun, ia menjamin pemerintah sudah menyusun kebijakan-kebijakan tersebut dengan matang.

"Karena kami sudah punya kebijakan di pemerataan ekonomi yang didalamnya juga sekaligus mengatasi kemiskinan, seperti reformasi agraria, perhutanan sosial, bahkan peremajaan perkebuhan kelapa sawit. Bukannya belum berjalan, tapi sudah mulai berjalan. Tahun 2018 semoga (program-program) ini bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Darmin. (agi)