Peran Bulog sebagai Importir Beras jadi Sorotan CIPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti peran Perum Bulog sebagai importir tunggal yang memiliki wewenang dalam mengimpor beras.

Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, sebagai BUMN, posisi Bulog sebagai importir beras sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan Bulog tak memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan pasar.

"Akibatnya, peran Bulog menjadi tidak efekti. Dan, konsep pengimpor tunggal berarti menutup pasar bebas di Indonesia,” ujarnya mengutip Antara, Rabu (17/1).

Lihat juga: Pengamat: Impor Melalui Bulog Lebih Cepat dari PPI

Selama ini, pihak swasta memang diizinkan untuk mengimpor beras tapi hanya untuk beras khusus dan beras untuk keperluan industri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2015.

Padahal, Hizkia melanjutkan, seharusnya pihak swasta juga memberikan kewenangan yang sama dengan Bulog agar terjadi persaingan sehat dan menutup kemungkinan kartel beras.

"Pihak swasta ini harus bisa membuktikan kemampuannya dalam membaca situasi pasar beras di Indonesia dan juga di pasar internasional. Hal ini sangat memengaruhi keputusan yang mereka ambil dalam menentukan importasi beras," terang Hizkia.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya berperan sebagai regulator, seperti menentukan kriteria dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh pihak swasta terkait kualifikasi mereka.

Lihat juga: Kemendag Beri Izin Impor Beras 500 Ribu Ton kepada Bulog

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menginginkan peran Bulog dapat lebih dimaksimalkan apabila terjadi kondisi defisit produksi beras nasional agar ke depannya pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada impor.

"Peran Bulog menjadi keniscayaan untuk dimaksimalkan dalam mengatasi defisit beras," kata Agus Hermanto di Jakarta, Senin (15/1).

Agus mengingatkan bahwa kepentingan petani harus diutamakan sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan juga harus menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap kalangan petani. (antara/bir)