Khofifah Titip Program Keluarga Harapan ke Mensos Idrus

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 17/01/2018 15:41 WIB
Khofifah Titip Program Keluarga Harapan ke Mensos Idrus Mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menitipkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Mensos baru, Idrus Marham. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai meninggalkan kursi Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menitipkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (rastra). Dia meminta agar program tersebut tetap dilaksanakan oleh penggantinya, Idrus Marham.

Khofifah mengatakan, pelaksanaan PKH tahun ini tidak akan selamanya berjalan mulus. Apalagi, pemerintah baru saja menambah panjang daftar keluarga penerima manfaat, yaitu dari 6 juta kepala keluarga (KK) menjadi 10 juta KK.

Makanya, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Idrus agar pelaksanaan PKH dan bansos rastra bisa dilaksanakan tepat waktu.


“Saya sudah telepon pak Idrus karena janjinya 1 Februari 2018, PKH sudah cair dan untuk 25 Januari nanti, bansos rastra pun cair,” ujarnya, Rabu (17/1).

Dijumpai di lokasi yang sama, Idrus menyatakan akan terus menjalin komunikasi dengan Khofifah untuk mengkaji pelbagai program Kementerian Sosial. Toh, ia menilai, sebagai pemerintah harus sigap dalam menurunkan tingkat kemiskinan ke level 10 persen tahun ini, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Saya harus jujur mengatakan, saya harus belajar banyak kepada bu Khofifah yang sudah bekerja sedemikian rupa dan menentukan langkah mana yang perlu diakselerasi dan ditingkatkan. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan aparat di Kemensos,” paparnya.

Hanya saja, ia mengingatkan, menurunkan tingkat kemiskinan tentu tidak bisa dilakukan oleh instansinya sendirian. Ia berharap, seluruh kementerian dan lembaga lain juga bisa ikut membantu mencapai target kemiskinan yang dipatok pemerintah.

“Domain Kemensos memang di situ (pengentasan kemiskinan), tapi kami tak bisa berdiri sendiri. Ada sinergi dengan lembaga dan kementerian lain agar kemiskinan dapat berkurang dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Dikutip dari APBN 2018, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp283,7 triliun untuk pengentasan kemiskinan di tahun ini. Bantuan itu terdiri dari pelaksanaan PKH bagi 10 juta KK, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bagi 10 juta KK, Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan bagi 92,4 juta jiwa, serta Pendidikan Program Indonesia Pintar bagi 401.500 mahasiswa.

Khusus untuk PKH dan bantuan pangan, pemerintah menganggarkan dana sebanyak Rp38,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga masih akan menyalurkan bansos rastra kepada 5,7 juta KK yang tidak memperoleh bantuan BPNT di tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada September 2017 lalu berada di angka 10,12 persen dari total populasi atau turun dibandingkan posisi enam bulan sebelumnya, yakni 10,46 persen.

Sementara, apabila dilihat dari angka absolutnya, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat turun 1,19 juta dari 27,77 juta pada Maret menjadi 26,58 juta penduduk pada September. (bir)