Khofifah mengatakan, pelaksanaan PKH tahun ini tidak akan selamanya berjalan mulus. Apalagi, pemerintah baru saja menambah panjang daftar keluarga penerima manfaat, yaitu dari 6 juta kepala keluarga (KK) menjadi 10 juta KK.
Makanya, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Idrus agar pelaksanaan PKH dan bansos rastra bisa dilaksanakan tepat waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijumpai di lokasi yang sama, Idrus menyatakan akan terus menjalin komunikasi dengan Khofifah untuk mengkaji pelbagai program Kementerian Sosial. Toh, ia menilai, sebagai pemerintah harus sigap dalam menurunkan tingkat kemiskinan ke level 10 persen tahun ini, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Hanya saja, ia mengingatkan, menurunkan tingkat kemiskinan tentu tidak bisa dilakukan oleh instansinya sendirian. Ia berharap, seluruh kementerian dan lembaga lain juga bisa ikut membantu mencapai target kemiskinan yang dipatok pemerintah.
“Domain Kemensos memang di situ (pengentasan kemiskinan), tapi kami tak bisa berdiri sendiri. Ada sinergi dengan lembaga dan kementerian lain agar kemiskinan dapat berkurang dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Dikutip dari APBN 2018, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp283,7 triliun untuk pengentasan kemiskinan di tahun ini. Bantuan itu terdiri dari pelaksanaan PKH bagi 10 juta KK, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bagi 10 juta KK, Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan bagi 92,4 juta jiwa, serta Pendidikan Program Indonesia Pintar bagi 401.500 mahasiswa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada September 2017 lalu berada di angka 10,12 persen dari total populasi atau turun dibandingkan posisi enam bulan sebelumnya, yakni 10,46 persen.
Sementara, apabila dilihat dari angka absolutnya, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat turun 1,19 juta dari 27,77 juta pada Maret menjadi 26,58 juta penduduk pada September. (bir)