Bangun Universitas Islam di Depok, Pemerintah Siapkan Rp600 M
Galih Gumelar & Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 19 Jan 2018 01:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bakal mengucurkan dana Rp600 miliar untuk pembangunan awal Universitas Islam Internasional Indonesia di Cimanggis, Depok. Dana tersebut rencananya, akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
“Rp600 miliar ini pada 2018 supaya bisa ditenderkan sekarang ini,” ujar Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/1).
Basuki menjelaskan, secara total, pembangunan universitas tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Kendati kebutuhan dana cukup besar, pemerintah belum berencana mencari pinjaman guna menutup kekurangan anggaran.
Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Yayasan UIII disebut bakal mencari dana hibah dari sejumlah pihak dan negara agar pembangunan universitas tersebut selesai dibangun dalam lima tahun.
Sementara itu, Kementerian PUPeRA sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Depok mengenai pengecekan Amdal agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di sana.
Universitas Islam tersebut nantinya akan dibangun megah serta futuristik dan memiliki masjid, perpustakaan, hingga taman religi. Universitas bertaraf internasional ini diharapkan mencerminkan masa depan Islam.
Arsitektur UIII dipercayakan kepada Andi Seswanto dan Munichy B. Edrees, mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang juga cicit (alm) Kiai Ahmad Dahlan.
“Jadi gambarannya seperti itu dan Wapres sudah setuju,” tuturnya.
Di sisil lain, pemerintah juga siap menggelontorkan dana kepada masyarakat yang tinggal di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebagai kompensasi bagi masyarakat yang pemukimannya akan digunakan sebagai lahan pembangunan kampus tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, dana tersebut bukan merupakan ganti rugi, namun uang bantuan yang dalam bahasa Sunda disebut uang kadeudeuh. Sebab, rumah yang berdiri di atas lahan calon kampus internasional itu dianggap pemukiman liar.
Ia menjelaskan, lahan tersebut merupakan milik Radio Republik Indonesia (RRI) yang rencananya dialihkan ke Kementerian Keuangan. Setelah dialihkan ke Kemenkeu, tanah ini nantinya dialihkan lagi Kementerian Agama. Hanya saja, sampai saat ini RRI belum menerbitkan surat pengalihan kepemilikan tanah tersebut ke Kemenkeu.
“Meski begitu, tetap saja ada dampak sosial dan ekonominya. Presiden meminta Gubernur Jawa Barat untuk bikin tim menyelesaikan dampak sosial ekonomi itu. Mungkin dalam bentuk uang kadeudeuh atau kerohiman atau uang apalah itu,” jelas Sofyan
Rencananya, uang kadeudeuh itu diberikan kepada 740 Kepala Keluarga (KK) yang berdiam di atas lahan seluas 143 hektare. Hanya saja, pemerintah masih belum menetapkan jumlah dana kadeudeuh yang dianggarkan.
“Bagi kami, yang penting rekomendasi RRI atas pengalihan tanah ke Kemenkeu bisa dilaksanakan sesegera mungkin terlebih dulu,” jelas dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim demi mengatasi permasalahan sosial ekonomi di calon lokasi universitas tersebut. Dalam tahap pertama, Pemprov akan menginventarisasi masalah yang terdapat di lahan itu.
Jika memang tak ada hambatan, inventarisasi masalah diperkirakan bisa berjalan dalam waktu dua pekan saja. Sehingga, ia belum bisa memastikan jumlah KK yang nanti menerima uang kadeudeuh tersebut.
“Yang penting kami kerja dulu. (Untuk anggaran uang kadeudeuh) ini gampang,” jelas dia. (agi/gir)
“Rp600 miliar ini pada 2018 supaya bisa ditenderkan sekarang ini,” ujar Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/1).
Basuki menjelaskan, secara total, pembangunan universitas tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Kendati kebutuhan dana cukup besar, pemerintah belum berencana mencari pinjaman guna menutup kekurangan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Kementerian PUPeRA sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Depok mengenai pengecekan Amdal agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di sana.
Arsitektur UIII dipercayakan kepada Andi Seswanto dan Munichy B. Edrees, mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang juga cicit (alm) Kiai Ahmad Dahlan.
“Jadi gambarannya seperti itu dan Wapres sudah setuju,” tuturnya.
Di sisil lain, pemerintah juga siap menggelontorkan dana kepada masyarakat yang tinggal di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebagai kompensasi bagi masyarakat yang pemukimannya akan digunakan sebagai lahan pembangunan kampus tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, dana tersebut bukan merupakan ganti rugi, namun uang bantuan yang dalam bahasa Sunda disebut uang kadeudeuh. Sebab, rumah yang berdiri di atas lahan calon kampus internasional itu dianggap pemukiman liar.
Ia menjelaskan, lahan tersebut merupakan milik Radio Republik Indonesia (RRI) yang rencananya dialihkan ke Kementerian Keuangan. Setelah dialihkan ke Kemenkeu, tanah ini nantinya dialihkan lagi Kementerian Agama. Hanya saja, sampai saat ini RRI belum menerbitkan surat pengalihan kepemilikan tanah tersebut ke Kemenkeu.
“Meski begitu, tetap saja ada dampak sosial dan ekonominya. Presiden meminta Gubernur Jawa Barat untuk bikin tim menyelesaikan dampak sosial ekonomi itu. Mungkin dalam bentuk uang kadeudeuh atau kerohiman atau uang apalah itu,” jelas Sofyan
Rencananya, uang kadeudeuh itu diberikan kepada 740 Kepala Keluarga (KK) yang berdiam di atas lahan seluas 143 hektare. Hanya saja, pemerintah masih belum menetapkan jumlah dana kadeudeuh yang dianggarkan.
“Bagi kami, yang penting rekomendasi RRI atas pengalihan tanah ke Kemenkeu bisa dilaksanakan sesegera mungkin terlebih dulu,” jelas dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim demi mengatasi permasalahan sosial ekonomi di calon lokasi universitas tersebut. Dalam tahap pertama, Pemprov akan menginventarisasi masalah yang terdapat di lahan itu.
Jika memang tak ada hambatan, inventarisasi masalah diperkirakan bisa berjalan dalam waktu dua pekan saja. Sehingga, ia belum bisa memastikan jumlah KK yang nanti menerima uang kadeudeuh tersebut.
“Yang penting kami kerja dulu. (Untuk anggaran uang kadeudeuh) ini gampang,” jelas dia. (agi/gir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK