Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog, setelah menuai polemik sebelumnya kebijakan impor dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
Adapun, izin impor diberikan dalam upaya pemerintah menyeret turun harga komoditas beras yang belakangan ini melambung karena pasokannya disebut-sebut terbatas. Impor akan dilakukan dari Vietnam dan Thailand. Rencananya, masuk pertengahan Februari nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penolakan senada juga disampaikan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan kelompok tani di Lebak-Banten. Menghimpun Antara, mereka sepakat impor beras hanya akan menekan harga beras jatuh lebih dalam lagi di pasaran.
Lagipula, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menandatangani nota kesepahaman bersama bahwa Perum Bulog akan membeli beras petani melalui gabungan kelompok tani.
Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Saktiyana juga bilang, provinsinya tidak serta merta menerima pasokan beras impor sebelum ada kepastian terkait kebutuhan yang mendesak dari konsumen setempat.
Disperindag Yogyakarta memastikan akan memprioritaskan pengendalian harga beras dengan menggandeng Bulog setempat. “Kami akan lihat apa ada gejolak harga beras signifikan di pasar lokal,” katanya.
Sementara itu, dari Lebak-Banten, sejumlah kelompok tani turut menolak beras impor karena kekhawatiran harga gabah rontok di pasaran. “Kami prediksikan, Februari tiba panen raya di berbagai daerah,” imbuh Ruhyana, Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Desa Tambakbaya.
Karenanya, Ruhyana mendesak agar Kementerian Perdagangan tidak mendatangkan beras impor. Kenaikan harga beras berbagai jenis di pasaran yang menyentuh Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram dinilai masih wajar. (antara/bir)