Menteri Susi Sebut Impor Garam Tak Sesuai Rekomendasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, impor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Impor sekarang tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKP," kata Susi Pudjiastuti, seperti dikutip dari Antara, Senin (23/11).

Susi menyebut, pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi impor garam sebanyak 2,17 juta ton. Rekomendasi tersebut, menurut Susi, telah melalui hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, yang menyebut hasil produksi petani garam selama ini sudah cukup baik.

Susi pun menyebut, kenaikan harga garam bagi hasil produksi domestik, menurut dia, akan menguntungkan bagi petani garam nasional. Ia pun meminta, DPR untuk turut memperhatikan permasalahan harga garam terhadap kesejahteraan petani garam.

Lihat juga: Usai Beras, Pemerintah Bakal Impor Garam Industri

Pada kesempatan yang sama, Susi juga mewacanakan produksi garam di berbagai daerah sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Perdagangan. Pasalnya, Susi mengaku sudah mengeluarkan kebijakan dan bantuan pada petani garam, tetapi peroalan tata niaga garam di dalam negeri masih belum juga kondusif dan kerap sulit dijalankan.

Ia mencontohkan, jaringan transportasi dan konektivitas komoditas garam yang dinilai mahal, tetapi sulit ditangani, karena di luar kapasitas pihaknya.

Susi juga menginginkan, agar impor garam nonindustri hanya dilakukan oleh PT Garam, sehingga impor garam konsumsi tak seenaknya masuk begitu saja.

Lihat juga: Pemerintah Sebut Bakal Ada Panen 55 Ribu Ton Garam Bulan Ini

Pemerintah sebelumnya siap mengimpor 3,7 juta ton garam industri untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dilakukan agar industri mampu membuat perencanaan yang baik guna mendorong ekspansi bisnis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan permintaan impor garam industri disampaikan Kementerian Perindustrian mengingat garam industri tidak diproduksi di dalam negeri. Padahal, komoditas ini dibutuhkan untuk mendorong produksi.

Ia menambahkan angka 3,7 juta ton sudah disesuaikan dengan kebutuhan garam industri per tahun, sehingga apabila Kementerian Perdagangan dalam setahun ini ingin melakukan impor, tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. (antara/bir)