Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya bakal meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera membentuk tim inflasi ini. Apalagi menurutnya, sebagian Pemda masih belum paham mengenai konsep inflasi.
“Saya kira mereka (Pemda) kurang paham. Tapi setelah terlibat, jadi paham. Misal, masalah perizinan dipangkas, masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras,” jelas Tjahjo ditemui di Bank Indonesia, Senin (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, 21 wilayah ini memang memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Ia tak menyebut secara spesifik mengenai lokasi kabupaten dan kota ini, tapi yang pasti, sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.
“Inflasinya tinggi mereka. Mereka kadang punya masalah konektivitas yg harus dikembangkan. Itu kebanyakan wilayah timur. Misalnya Papua, itu murni karena alasan geografis. Seluruh provinsi cukup bagus (inflasinya),” tambahnya.
Namun, ia berharap provinsi ini tetap mau membentuk TPID agar bisa membantu angka inflasi sebesar 3,5 persen sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
“Kemendagri memang tidak bisa memaksa. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa ini data inflasi selama tiga tahun sudah cukup bagus. Itu akan semakin bagus kalau daerah juga mendorong,” jelas dia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, inflasi bulan Desember 2017 tercatat di angka 0,71 persen. Adapun, inflasi tertinggi tercatat di Jayapura sebesar 2,28 persen dan terendah dicatat Sorong dengan angka 0,18 persen. (gir)