Apkasindo Tuding Uni Eropa Ingin 'Bunuh' Petani Sawit RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuding Uni Eropa tengah berusaha 'membunuh' 5,3 juta petani sawit Indonesia. Hal itu terlihat dari upaya sistematis untuk mematikan industri kelapa sawit Indonesia.

Berdasarkan hasil voting yang digelar Parlemen Eropa pada 18 Januari 2018 lalu, Parleman Eropa menyetujui proposal Undang-undang energi terbarukan. Rancangan beleid tersebut mengatur larangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

"Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 5,3 juta petani Indonesia yang hidupnya tergantung dari kelapa sawit," ujar Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/1).

Menurut Asmar, proposal larangan penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel di Eropa bakal memukul Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, termasuk para petani sawit yang ada di dalamnya. Hal ini telah disampaikan Asmar kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia pekan lalu.

"Kami meminta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel serta mengimbau masyarakat Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memboikot produk-produk Eropa," ujarnya.

Asmar mengungkapkan, larangan penggunaan biodiesel berbasis sawit dilatarbelakangi oleh isu keberlanjutan dan deforestasi di perkebunan sawit di Indonesia.

Padahal, lanjut Asmar, pemerintah bersama Apkasindo telah membenahi kelemahan yang terjadi di masa lalu, sehingga tidak pantas dihukum atas isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

Lihat juga: Jokowi Lobi India soal Tarif Bea Masuk Sawit Indonesia

Kelapa sawit, menurut Asmar, merupakan komoditi perkebunan yang telah menjadi motor pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan pedesaan.

Saat ini, pelatihan praktik kegiatan pertanian yang baik dan mendorong keberlanjutan serta bisa meningkatkan produktivitas telah masif dilakukan. Naiknya produktivitas tersebut membuat petani cenderung menghindari perluasan lahan sawit.

Di sisi lain, lanjut Asmar, dunia juga telah mengakui bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang paling memungkinkan untuk memenuhi permintaan global minyak nabati tanpa memerlukan lahan yang besar.

Sebagai gambaran, untuk menghasilkan satu ton minyak nabati, kelapa sawit hanya memerlukan areal seperempat hektare (ha). Areal tersebut lebih sempit jika dibandingkan kebutuhan lahan kedelai dan rapeseed yang mencapai 1 hingga 1,5 ha untuk menghasilkan volume minyak nabati yang sama.

Lihat juga: RI Memenangkan Gugatan WTO Atas Bea Masuk Biodiesel Uni Eropa

Pemerintah Indonesia, lanjut Asmar, juga sedang dalam proses perbaika terus menerus dalam hal manajemen perkebunan sawit yang semakin baik. Saat ini sudah terdapat Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit.

Lebih lanjut, tudingan deforestasi di sektor perkebunan kelapa sawit juga tidak menghargai pemerintah Indonesia. Pasalnya, perkebunan sawit kebanyakan ditanam di areal penggunaan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lahan-lahan tertatar bukan lahan konservasi.

Ia pun menyayangkan Uni Eropa yang tidak peduli dengan fakta tersebut dan langsung menuding sawit sebagai biang kerok deforestasi. Seharusnya, lanjut Asmar, prestasi pemerintah dan petani sawit Indonesia dalam mencegah kebakaran hutan dan mengedepankan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan bisa dihargai dan dipercayai oleh dunia.

Sebagai informasi, Apkasindo merupakan asosiasi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia yang beranggotakan para petani yang menggarap lebih dari empat juta ha dari total 12 juta ha lebih lahan sawit di Indonesia. (agi)