Keputusan Biaya Haji Rampung Sebelum Maret 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan keputusan terkait kenaikan biaya haji tahun 2018 rampung sebelum Maret tahun ini. Pemerintah masih terus melakukan rapat kerja dengan anggota komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengatakan, DPR masih menginginkan biaya haji tahun ini sama seperti tahun 2017, yakni Rp34,8 juta. Sedangkan pemerintah mengusulkan kenaikan sebesar Rp900.000 menjadi Rp35,7 juta.

Lihat juga: Cegah Penipuan Umrah, Kemenag Buat Aplikasi Khusus

Namun, kenaikan biaya haji ini juga akan dibarengi dengan peningkatan layanan kepada jemaah. Misalnya saja, pemberian makan yang semula hanya 25 kali menjadi 50 kali.

"Sejauh ini ada titik temu, layanan boleh ditambah katanya tapi bagaimana caranya biaya haji tetap," ujar Nizar, Kamis (1/2).

Dalam hal ini, Nizar menyebut pengurangan biaya dari penambahan layanan tersebut bisa dilakukan karena pemberian makan kemungkinan besar tidak dapat mencapai 50 kali.
Pasalnya, terdapat beberapa hari di mana kendaraan tidak bisa mengantar katering untuk jemaah.

"Ada aturan di Arab Saudi jadi mobil tidak boleh lewat Masjidil Haram. Kondisinya itu tiga hari sebelum ke Arafah dan dua hari setelah dari Mina. Jadi total lima hari," papar Nizar.

Namun begitu, hal ini belum dapat diputuskan karena masih berupa kajian awal. Nizar melanjutkan, kenaikan biaya haji tahun 2018 ini salah satunya disebabkan pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen terhadap seluruh barang dan jasa.

"Ini otomatis akan berdampak pada biaya operasional yang ada di Arab Saudi. Jadi katering lalu akomodasi naik lima persen," terang Nizar.

Lihat juga: AMPHURI: Wajar, Umrah Dibanderol Rp20 Juta

Kendati naik, ia mengklaim jemaah masih mendapatkan untung karena peningkatanya masih di bawah lima persen, yakni hanya sekitar dua persen. (lav)