Pemerintah Godok Lima Industri Prioritas Ekspor
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 09 Feb 2018 15:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan tengah merumuskan kebijakan untuk mempercepat pengembangan empat hingga lima industri prioritas yang akan disiapkan sebagai penggerak ekspor Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hal tersebut merupakan poin pembicaraan di dalam rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihelat Jumat (9/2). Hanya saja, pemerintah belum menentukan sektor unggulan tersebut. Tetapi, sektor unggulan yang dipilih tentunya benar-benar bisa dikembangkan secara cepat.
"Kami mengidentifikasi beberapa industri atau kegiatan, tidak banyak mungkin hanya empat hingga lima industri yang berorientasi ekspor dan memiliki potensi besar. Kemudian, kami akan merumuskan kebijakannya apa saja," jelas Darmin ditemui di kantornya, Jumat (9/2).
Lebih lanjut ia menuturkan, industri prioritas yang dipilih bukan berarti berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Ia kemudian mencontoh Vietnam di mana produksi manufaktur seperti barang elektronik bisa menjadi kontributor ekspor terbesarnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sempat dipelajari oleh instansinya untuk dimasukkan sebagai industri prioritas.
"Tapi kan ini (smelter) belum tentu jadi prioritas," ungkap dia.
Ia melanjutkan, kebijakan untuk fokus ke dalam empat hingga lima industri prioritas ini sangat penting untuk mendongkrak investasi yang masuk ke Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi ekspor non-migas dalam negeri yang kian moncer.
Sekadar informasi, pertumbuhan realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2017 tercatat Rp692,8 triliun atau naik 12,7 persen dari tahun 2016 yaitu Rp612,8 triliun. Sementara itu, ekspor non-migas Indonesia sepanjang 2017 tercatat di angka US$152,99 miliar atau naik 15,83 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu US$132,08 miliar.
"Ini menjadi pendorong investasi dan ekspor secara cepat dan sekaligus menunjukkan ke dunia usaha bahwa kami ada perubahan dalam kecepatan mengurus investasi dalam hal berusaha," paparnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenperin tentu ingin agar industri yang berorientasi ekspor dan padat karya (labor intensive) bisa menopang pertumbuhan industri manufaktur di tahun ini.
Namun, jika ekspor manufaktur asal Indonesia terus meningkat, Indonesia harus siap dengan rambu-rambu aturan impor (barrier) yang dilakukan negara lain.
Ia mencontohkan, saat ini Vietnam sudah mulai melakukan barrier non-tarif kepada produk impor asal Indonesia dengan melakukan uji petik, sehingga ini bisa menghambat distribusi ekspor Indonesia ke negara tersebut.
"Kebijakan ini bisa menghambat ekspor Indonesia," paparnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, industri non-migas Indonesia mengalami pertumbuhan 4,84 persen sepanjang tahun 2017 atau lebih baik dibanding tahun lalu yakni 4,43 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu yakni 5,07 persen. (gir)
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hal tersebut merupakan poin pembicaraan di dalam rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihelat Jumat (9/2). Hanya saja, pemerintah belum menentukan sektor unggulan tersebut. Tetapi, sektor unggulan yang dipilih tentunya benar-benar bisa dikembangkan secara cepat.
"Kami mengidentifikasi beberapa industri atau kegiatan, tidak banyak mungkin hanya empat hingga lima industri yang berorientasi ekspor dan memiliki potensi besar. Kemudian, kami akan merumuskan kebijakannya apa saja," jelas Darmin ditemui di kantornya, Jumat (9/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menuturkan, industri prioritas yang dipilih bukan berarti berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Ia kemudian mencontoh Vietnam di mana produksi manufaktur seperti barang elektronik bisa menjadi kontributor ekspor terbesarnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sempat dipelajari oleh instansinya untuk dimasukkan sebagai industri prioritas.
Ia melanjutkan, kebijakan untuk fokus ke dalam empat hingga lima industri prioritas ini sangat penting untuk mendongkrak investasi yang masuk ke Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi ekspor non-migas dalam negeri yang kian moncer.
Sekadar informasi, pertumbuhan realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2017 tercatat Rp692,8 triliun atau naik 12,7 persen dari tahun 2016 yaitu Rp612,8 triliun. Sementara itu, ekspor non-migas Indonesia sepanjang 2017 tercatat di angka US$152,99 miliar atau naik 15,83 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu US$132,08 miliar.
"Ini menjadi pendorong investasi dan ekspor secara cepat dan sekaligus menunjukkan ke dunia usaha bahwa kami ada perubahan dalam kecepatan mengurus investasi dalam hal berusaha," paparnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenperin tentu ingin agar industri yang berorientasi ekspor dan padat karya (labor intensive) bisa menopang pertumbuhan industri manufaktur di tahun ini.
Namun, jika ekspor manufaktur asal Indonesia terus meningkat, Indonesia harus siap dengan rambu-rambu aturan impor (barrier) yang dilakukan negara lain.
Ia mencontohkan, saat ini Vietnam sudah mulai melakukan barrier non-tarif kepada produk impor asal Indonesia dengan melakukan uji petik, sehingga ini bisa menghambat distribusi ekspor Indonesia ke negara tersebut.
"Kebijakan ini bisa menghambat ekspor Indonesia," paparnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, industri non-migas Indonesia mengalami pertumbuhan 4,84 persen sepanjang tahun 2017 atau lebih baik dibanding tahun lalu yakni 4,43 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu yakni 5,07 persen. (gir)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK