Rencananya, sistem ganjil ganjil di pintul tol Cibubur 2 diberlakukan pada awal Mei 2018 nanti. Namun, sebelum itu, Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (Jabodetabek) bakal melakukan uji coba pada 16 April 2018.
"Harus ada sarana transportasi yang andal. Kalau dibuat sistem ganjil genap tetapi masyarakat tidak punya pilihan lain, roda perekonomian masyarakat bisa terganggu," ujar Sekretaris YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengungkapkan YLKI telah beberapa kali diundang oleh BPTJ untuk membahas mengenai sistem ganjil genap di jalan tol. Tak hanya itu, YLKI juga memberikan masukan.
Selain ketersediaan moda transportasi, Agus meminta pengaturan waktu tunggu antar armada tidak terlalu lama, sehingga waktu perjalanan penumpang bisa lebih cepat.
Pemerintah, lanjut Agus, juga perlu mengatur masalah tarif. Misalnya, dengan menetapkan tarif batas bawah dan batas atas. Hal ini untuk mencegah penerapan tarif yang semena-mena kepada konsumen yang tidak memiliki pilihan lain.
Pada dasarnya, YLKI mendukung upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan. Namun, YLKI menekankan upaya itu jangan sampai mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.
Terlebih, jumlah komuter dari kawasan sekitar Jakarta yang bekerja di ibu kota sangat banyak. Jika transportasi tidak memadai, aktivitas perekonomian di Jakarta bisa terkena imbas negatif.
BPTJ telah mengantisipasi kebutuhan tambahan armada bus umum dari pusat-pusat pemukiman di kawasan Cibubur, terutama bus kelas premium yang tidak perlu transit. Pasalnya, volume transaksi mobil pribadi di pintu Cibubur 2 pada pagi hari mencapai tujuh ribuan transaksi.
BPTJ memperkirakan tambahan bus yang diperkitar sekitar 68 armada. Untuk memenuhi kebutuhan armada tersebut, BPTJ bakal mengajak sejumlah perusahaan otobus untuk menambah armada di trayek Cibubur - Jakarta. Saat ini, jumlah armada bus yang tersedia ada 73 armada. (bir)