Pemerintah Finalisasi Rancangan Aturan Jaminan Produk Halal

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal telah memasuki tahap finalisasi. Pembahasan RPP itu sebelumnya ditargetkan rampung pada Maret lalu.

"Jadi nanti kan sudah ada UU-nya, kemudian pelaksanaan ada PP-nya, kami finalisasi untuk dilanjutkan teknisnya," ujar JK usai melakukan rapat pembahasan RPP tentang jaminan produk halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (30/4).

Penyusunan RPP ini dinilai penting untuk memudahkan pengusaha memperoleh sertifikasi halal pada suatu produk.

Lihat juga: Indonesia Peringkat ke-Dua Destinasi Wisata Halal Dunia

"Jadi bagaimana masyarakat terjamin sekaligus mempermudah agar prosesnya tidak menyulitkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang proses penahapan produk-produk yang perlu mendapatkan sertifikasi halal.

Penahapan ini, kata Lukman, perlu dilakukan karena banyak produk yang harus mendapatkan sertifikasi halal. Sesuai peraturan perundang-undangan semua produk yang beredar di Indonesia, seperti makanan, minuman, hingga kosmetik, harus mendapatkan sertifikasi tersebut.

Lihat juga: INFOGRAFIS: Prosedur Sertifikasi Halal

"Nah karena begitu luasnya lingkup yang harus disertifikasi, kami harus melihat kemampuan MUI dan lembaga pemeriksa halal, maka perlu pentahapan agar ada skala prioritas mana saja produk yang perlu disertifikasi dan mana yang menyusul berikutnya," ucap Lukman.

Nantinya sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan tersendiri dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa setiap produk.

"Apakah bahan-bahan di dalam produk itu betul-betul dijamin kehalalannya atau tidak. Nanti akan kerja sama juga dengan BPOM dan MUI," tuturnya. (agi)