Tanggulangi Terorisme, Pemerintah Belum akan Tambah Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku belum akan menambah alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga di antaranya Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Sampai saat ini, Kementerian Keuangan belum menerima usulan untuk menyesuaikan anggaran untuk Kepolisian maupun BNPT," ujar Askolani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda 1 Kemenkeu, Kamis (17/5).

Lihat juga: Pemerintah Bayar Utang Rp15,3 Triliun ke Pertamina dan PLN

Askolani berharap pagu yang ada saat ini bisa dioptimalkan untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme yang marak terjadi akhir-akhir ini.

"Mudah-mudahan, dengan dana yang ada sudah mencukupi untuk membantu tugas polisi untuk menanggulangi teroris dan juga membantu TNI untuk mengatasi masalah terorisme ini," terang Askolani.

Tahun ini, pagu indikatif untuk Kepolisian dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masing-masing mencapai Rp94,63 triliun dan Rp107,57 triliun. Namun Askolani tak mengetahui pasti berapa persen yang dialokasikan untuk menanggulangi aksi terorisme.

"Berapa alokasi yang untuk penanggulangan terorisme tanya ke K/L masing-masing ya," ujarnya.

Lihat juga: Untung Anies-Sandi Lepas Saham Bir Saat IHSG Jeblok

Sementara itu, anggaran BNPT tahun ini hanya Rp505,6 miliar. Sebelumnya, eks napi kasus terorisme Ali Fauzan mengungkapkan kinerja BNPT terkendala karena minimnya anggaran. Saat ini, menurut Ali, pendampingan dari BNPT dalam rangka menjaga eks napi teroris tidak kambuh lagi belum optimal.

Ali mengungkapkan BNPT biasanya mengantar eks-napi teroris ke keluarga lalu berkunjung beberapa kali sebagai pendampingan. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara intensif.

Lihat juga: Jual Saham Perusahaan Bir, Anies-Sandi Pilih Cari Duit Halal

"Saya melihat, minimnya budgeting di BNPT yang membuat tidak bisa mengayahi para mantan napi teroris di seluruh Indonesia," ujar Ali. (lav/bir)