PGN Cek Akun Medsos Pegawai untuk Cegah Ujaran Kebencian
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 22 Mei 2018 12:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan pendataan akun media sosial masing-masing pegawainya demi memantau penyebaran radikalisme serta ujaran kebencian.
Kebijakan ini memang baru dilakukan saat itu, namun bukan dalam rangka menanggapi beberapa kasus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersandung isu tersebut.
Direktur Utama PGN Jobi Triananda menyebut sudah ada code of conduct mengenai penggunaan media sosial dengan serikat pekerja PGN.
Selain masalah penyebaran paham yang cenderung radikal, PGN juga tidak memperbolehkan akun media sosial pegawainya untuk terang-terangan mendukung salah satu calon pasangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penyebaran unsur pornografi, hingga hoaks.
"Jadi akun mereka didata, dan kami sudah melakukan perjanjian dengan serikat kerja PGN bahwa ada beberapa hal yang diperbolehkan atau tidak di dalam penggunaan media sosial. Kalau mereka pilih radikal silakan saja, tapi tempatnya bukan di PGN," ujar Jobi di Kementerian BUMN, Senin (21/5)
Dia mengatakan sejauh ini memang belum ditemukan kasus penyebaran paham radikalisasi di perusahaannya. Kalau pun ada, sanksi tegas sudah menanti pegawai yang bersangkutan, Hanya saja, masalah sanksi ini hanya diketahui oleh PGN dan karyawannya.
Sebelumnya, Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.
Masjid-masjid yang terpapar virus intoleransi itu antara lain di lembaga kementerian sampai BUMN.
Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
"Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," kata Nuruzzaman pekan lalu. (asa)
Kebijakan ini memang baru dilakukan saat itu, namun bukan dalam rangka menanggapi beberapa kasus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersandung isu tersebut.
Direktur Utama PGN Jobi Triananda menyebut sudah ada code of conduct mengenai penggunaan media sosial dengan serikat pekerja PGN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain masalah penyebaran paham yang cenderung radikal, PGN juga tidak memperbolehkan akun media sosial pegawainya untuk terang-terangan mendukung salah satu calon pasangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penyebaran unsur pornografi, hingga hoaks.
"Jadi akun mereka didata, dan kami sudah melakukan perjanjian dengan serikat kerja PGN bahwa ada beberapa hal yang diperbolehkan atau tidak di dalam penggunaan media sosial. Kalau mereka pilih radikal silakan saja, tapi tempatnya bukan di PGN," ujar Jobi di Kementerian BUMN, Senin (21/5)
Sebelumnya, Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.
Masjid-masjid yang terpapar virus intoleransi itu antara lain di lembaga kementerian sampai BUMN.
Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
"Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," kata Nuruzzaman pekan lalu. (asa)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK