Digempur Ekonomi Global, KSSK Janji Jaga Fiskal dan Moneter

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan akan memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah gempuran ekonomi global.

"Penguatan koordinasi diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (28/5).

Lihat juga: Rupiah Menguat, Kembali ke Bawah Rp14 Ribu per Dolar AS

Darmin mengatakan pemerintah bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga stabilitas di tengah perkembangan ekonomi global yang sangat cepat.

Ia mengatakan fokus koordinasi kebijakan dalam jangka pendek akan diprioritaskan untuk memperkuat stabilitas terhadap tekanan global, terutama menyangkut pergerakan rupiah, inflasi, kinerja anggaran, neraca transaksi berjalan maupun neraca perdagangan.

"Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK dan tentu saja menjaga dan mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS," katanya.

Selain itu, fokus juga diarahkan pada percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi struktural di sektor riil, seperti; peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Lihat juga: Usai Rupiah, Agenda Perry Warjiyo Berikutnya Kaji DP KPR

Meski pemerintah bersama dengan otoritas KSSK melakukan penguatan koordinasi dan terjadi tekanan kuat dari ekonomi global, Darmin memastikan kondisi perekonomian secara umum masih dalam keadaan terjaga, baik dan kuat.

"Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah memang terjadi tapi itu lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS, tapi secara umum terjaga," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan agar ekonomi dalam negeri tetap terjaga pemerintah akan terus mengelola pelaksanaan APBN 2018 agar kredibel dan memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan APBN nantinya bisa menjadi instrumen fiskal yang bisa diandalkan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan proses pembangunan.

Sri mengatakan, saat ini pengelolaan APBN sudah sesuai arah. Kondisi tersebut tercermin dari kinerja penerimaan pajak telah tercatat tumbuh baik.

Saat ini, penerimaan pajak memperlihatkan ekonomi di seluruh sektor baik. Selain pajak, positifnya pengelolaan APBN juga tercermin dari realisasi belanja.

Saat ini belanja APBN sudah dilakukan secara tepat guna, sasaran dan waktu sehingga momentum pertumbuhan tetap terjaga.

"Pemerintah terus berkomitmen dalam jangka menengah untuk menjaga defisit APBN yang semakin kecil dengan meningkatkan sisi penerimaan negara dan menjaga efektivitas serta produktivitas belanja," kata Sri Mulyani.

Lihat juga: Bos Baru BI Sebut Rupiah Lunglai karena Ekspektasi Pasar

BUMN Ikut Jadi Sorotan

Sri Mulyani mengatakan selain menjaga pengelolaan APBN pemerintah juga terus menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta transparansi BUMN agar mereka bisa menjadi sumber kepastian dan penggerak ekonomi.

"Untuk menjalankan peran BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional, BUMN akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan inovatif seperti sekuritisasi aset, KIK Efek Beragun Aset, Komodo Bonds, kerja sama dengan investor strategis serta meningkatkan sinergi antar BUMN," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah, kata dia, ikut memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan Pertamina dan PLN yang mendapatkan penugasan dalam bidang energi serta BUMN karya agar tidak mendapatkan masalah arus kas dan solvabilitas. (lav/bir)