Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan dalam tempo dua minggu ke depan penandatanganan dokumen kesepakatan kerja sama joint venture antara Inalum dan induk perusahaan PTFI, Freeport McMoran, bisa dilaksanakan.
Pembentukan usaha bersama itu tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai operasional manajemen usai Inalum mencaplok sebagian besar saham Freeport di PTFI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini mengungkapkan pemerintah ingin agar joint venture yang terbentuk bisa dikelola dengan transparan dan profesional. Dari sisi Freeport-McMoran, lanjut Rini, menginginkan agar operasi usaha itu bisa dilakukan secara independen dan terbuka tanpa intervensi pemerintah.
Lihat juga:Upaya Akuisisi Saham PT Freeport Indonesia |
Lingkungan Hidup
Selain finalisasi dokumen joint venture, pemerintah dan Freeport juga masih membahas mengenai persoalan lingkungan hidup.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa PTFI bertanggung jawab atas pengelolaan limbah tailing perusak lingkungan.
Sehingga, PTFI diwajibkan untuk memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018.
KLHK pun memberi masa peralihan selama enam bulan untuk PTFI mengelola tailing, terhitung sejak Kepmen LHK 175/2018 diterbitkan April 2018.
Namun, Juru Bicara PTFI Riza Pratama menyatakan perusahaannya tidak mampu mengelola sesuai amanat Kepmen LHK 175/2018. Untuk itu, perusahaan masih berunding dengan pemerintah untuk mencari jalan tengah.
Terkait nilai divestasi 51 persen saham Freeport-McMoran di PTFI, Rini belum bersedia memberikan angka detail sebelum penandatangan dokumen terkait dilakukan.
Lihat juga:Amien Rais: Freeport Korporasi Ugal-ugalan |
Namun, Rini membocorkan nilainya berkisar US$3,5 miliar hingga US$4 miliar. Angka tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lebaran lalu.
Perhitungan itu juga sudah termasuk konversi hak partisipasi perusahaan tambang Rio Tinto sebesar 40 persen di tambang Grasberg.
"Ini lagi finalisasi (nilai divestasi) antara US$3,5 miliar ke US$4 miliar. Kami sudah sepakat tetapi saya tidak mau ngomong kalau kami belum tanda tangan," ujarnya. (asa)