Kemenperin: Penghapusan Bea Masuk AS Tak Ganggu Ekspor

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai dampak peninjauan ulang fasilitas keringanan tarif Generalized System of Preference (GSP) terhadap ekspor logam, mesin dan elektronika dari Indonesia tak akan signifikan. Pasalnya, volume ketiga produk ekspor tersebut ke AS sedikit.

"Kan tidak semua produk mendapatkan fasilitas GSP," ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Harjanto usai menghadiri Diskusi Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Selasa (10/7).

Kendati demikian, sebagai langkah antisipasi, Harjanto menilai Indonesia perlu memperbanyak pasar baru. Dengan begitu, ekspor produk Indonesia tidak hanya mengandalkan permintaan dari satu negara tertentu.

Lihat juga: Jokowi Diminta Pimpin Pengembangan Kendaraan Listrik

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan daya saing, sehingga produk menjadi lebih kompetitif.

"Kalau kita tidak bisa lagi mengandalkan preferensi GSP, yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing sehingga bisa bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Di tempat yang sama, ekonom Faisal Basri menilai Indonesia tidak perlu panik terhadap evaluasi ulang fasilitas GSP untuk Indonesia. Pasalnya, hanya 10 persen ekspor Indonesia yang selama ini memanfaatkan keringanan tarif tersebut.

Lihat juga: DPR Restui Tambahan Anggaran Empat Kementerian untuk 2019

Alih-alih sibuk melakukan lobi dengan pemerintah AS, pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki daya saing dalam negeri sembari mencari perluasan pasar ekspor baru.

"Ayo kita mencari sumber yang mendongkrak daya saing bukan karena perlakuan khusus yang karenanya membuat kita menjadi menyembah-nyembah (AS). Kan itu tidak pantas juga," ujarnya. (lav/bir)