Pemerintah Hibahkan Aset Eks Pertamina Bernilai Rp511 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menetapkan dan menghibahkan aset negara eks PT Pertamina (Persero) bernilai Rp511 miliar ke enam instansi. Pertama, berupa tanah seluas 330.902 ribu meter persegi (m2) bernilai Rp7 miliar, dihibahkan untuk Pemerintah Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir.

Kedua, tanah seluas 95.361 m2 dan bangunan senilai Rp139 miliar, status penggunaannya diserahkan pada TNI Angkatan Laut XVI Sorong.

Ketiga, tanah seluas 13.305 m2 dan tiga bangunan yang status penggunaannya diberikan untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang digunakan sebagai kantor pusat mereka. 

Lihat juga: Menghitung Kemampuan Pertamina Kelola Blok Rokan

Keempat, tanah seluas 5.000 m2 dengan nilai Rp59 miliar yang status penggunaannya diserahkan pada Kementerian Luar Negeri untuk kemudian digunakan sebagai gedung baru Kantor Pusat Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa.

Kelima, tanah seluas 48.717 m2 dan dua bangunan seluas 1.194 m2 bernilai Rp148 miliar yang diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dan keenam, tiga bidang tanah seluas 1.147 m2 dan tiga rumah dinas madya seluas 682m2 bernilai Rp3  miliar untuk digunakan sebagai rumas dinas pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta penyerahan aset tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja modal pemerintah supaya lebih produktif dan efesien. 

Lihat juga: Gaji dan Honor Pegawai Topang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II

"Penyerahan dilakukan sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola barang milik negara," katanya.

Sebelumnya, aset yang diserahkan tersebut disewa dan dikelola sementara oleh Pertamina. Sejak 2009, Pertamina dan anak usahanya PT Pertamina EP masih menggunakan sebagian aset negara tersebut dengan status sewa.

Per 2017, Pertamina sudah membayar sewa senilai Rp2,9 triliun yang menjadi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pertamina kemudian mengembalikan aset tersebut kepada negara sebagai barang milik negara setelah status mereka sebagai perseroan berubah menjadi perseroan terbatas (PT).

Lihat juga: Alih-alih Hapus DMO, Tata Kelola Batu Bara Lebih Penting

(agt/lav)