Mengukur Peluang Angan Ma'ruf Amin Setop Impor Pangan

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 10/08/2018 14:06 WIB
Mengukur Peluang Angan Ma'ruf Amin Setop Impor Pangan Ma'ruf Amin dipilih Joko Widodo sebagai pasangannya untuk maju dalam pemilihan presiden 2019. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin untuk mendampinginya di kontes pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Meski mengaku sempat kaget, nyatanya Ma'ruf sudah memikirkan beberapa langkah demi membantu mantan Walikota Solo tersebut jika terpilih kembali.

Salah satu langkah yang ia tawarkan adalah menghentikan impor pangan. Ia menganggap Indonesia punya kapabilitas untuk menghasilkan komoditas pangan secara mandiri. Menurutnya, beras hingga jagung harus bisa dipenuhi secara swasembada.

"Ke depan, tidak lagi boleh negara ini tergantung pangannya ke luar negeri. Semua harus kita bisa penuhi tidak perlu impor beras, jagung padahal negara kita itu negara yang cukup, bahannya cukup, SDA cukup, lahannya cukup, kenapa kita tidak mampu," ujar Ma'ruf kemarin malam.


Di atas kertas, wacana ini memang terdengar menjanjikan. Hanya saja, jika bicara data, memang Indonesia tampaknya susah mengurangi ketergantungan akan pangan impor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor bahan makanan dan binatang hidup antara Januari hingga Mei kemarin ada di angka US$6,45 miliar atau 8,29 persen dari total impor sebesar US$77,78 miliar. Angka ini ternyata meningkat 9,45 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$5,89 miliar.

Dengan nilai impor yang terus bertumbuh, maka sepertinya butuh jibaku untuk menurunkan ketergantungan Indonesia akan impor pangan. Namun setidaknya, gagasan Ma'ruf bukanlah ide yang buruk.


Ekonom PT Bank Pertama Tbk Josua Pardede mengatakan pengurangan impor tentu berdampak positif, khususnya demi menekan defisit transaksi berjalan. Apalagi, saat ini defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan membengkak hingga akhir tahun. Bank Indonesia sendiri meramal defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun ini bisa mencapai US$25 miliar atau terjun 44,51 persen dibanding realisasi tahun lalu US$17,3 miliar.

"Jika kaitannya pembatasan impor pangan, tentunya ini sangat baik karena pemerintah berkomitmen mendorong swasembada pangan dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian," jelas Josua kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/8).

Hanya saja, pemerintah tetap perlu realistis. Tidak semua kebutuhan pangan bisa dipenuhi dari dalam negeri, karena ada komoditas pangan yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Maka menurutnya, kebijakan impor tetap perlu dilakukan, namun dilakukan secara efisien saja.

"Saya pikir, kebijakan impor masih perlu dilakukan secara efisien dan sesuai dengan keperluan," tambah Josua.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara sepakat bahwa pemerintah tidak boleh serta merta memutus rantai impor pangan begitu saja. Banyak komoditas pangan impor yang sedianya tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti gandum dan kedelai.

"Tidak bisa ditarik titik ekstrem kemudian anti impor pangan. Yang lebih tepat adalah impor terencana dan terkendali," kata Bhima.


Menurutnya, yang perlu dihentikan pemerintah adalah impor yang sifatnya ugal-ugalan. Ia mencontohkan kebijakan impor beras di awal tahun sebesar 500 ribu ton dan disambung dengan impor jilid 2 dengan jumlah yang sama.

"Padahal stok di gudang Bulog masih cukup tapi impor beras dibuka, per semester 1 ini saja sudah impor beras 900 ribu ton. Akibatnya, nilai tukar petani juga berpengaruh. Antara Bulog, BPS dan kementerian teknis juga ribut soal data pasokan dan kebutuhan pangan. Kan itu ngawur," jelasnya.

Kalau pun ingin mengurangi impor pangan, tentu pemerintah harus punya aksi yang jelas. Pertama, antar kementerian dan lembaga harus punya data yang jelas mengenai produksi dan konsumsi agar impor pangan tidak terkesan asal-asalan.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki sistem substitusi impornya. Ia mencontohkan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp28 triliun yang harus tepat sasaran, sehingga produktivitas di tingkat petani bisa meningkat.

"Memang cara paling efektif dalam kendalikan impor adalah menaikkan produksi dalam negeri, bukan membatasi lewat regulasi. Karena kalau tidak hati-hati menangani aturan impor, bisa seperti kasus gugatan AS dan Selandia Baru yang bikin Indonesia terancam sanksi Rp5 triliun," pungkas dia. (agi/agi)


ARTIKEL TERKAIT