Jokowi Klaim Kualitas Pembangunan Manusia ke Peringkat Atas
Agustiyanti | CNN Indonesia
Kamis, 16 Agu 2018 09:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim kualitas kehidupan manusia di Indonesia kian membaik dalam empat tahun terakhir. Bahkan, ia menyebut Indonesia sudah masuk dalam kategori high human development (pembangunan manusia di peringkat atas).
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Kamis (16/8).
Ia menyebut indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 lalu menjadi 70,81 pada 2017. Meningkatnya indeks pembangunan manusia disebut Jokowi merupakan hasil dari sejumlah program pemerintah.
Di bidang kesehatan misalnya, menurut dia, sebanyak 92,4 juta penduduk Indonesia sudah mendapatkan bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah tersebut mencakup 25,95 juta orang miskin dan rentan miskin.
Di bidang pendidikan, menurut Jokowi, saat ini penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah mencapai 20 juta peserta didik. Pemerintah juga memperluas penyaluran program beasiswa bidik misi bagi mahasiswa.
"Proses pendidikan harus mampu membuat masyarakat lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, kami juga fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi," terang dia.
Pendidikan vokasi, menurut Jokowi diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang terampil dan siap memasuki dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusannya dapat beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.
"Alhamdulilah dengan kerja bersama tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7 persen menjadi 5,13 persen," jelas Jokowi.
Di samping itu, ia menjabarkan pemerintah juga telah memberikan jaminan perlindungan sosial melalui stabilitas harga bahan pokok dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kini telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga.
Selain itu, pemerintah juga telah mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai dan meningkatkan cakupannya menjadi 15,6 juta penerima manfaat.
"Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil turun dari 0,406 menjadi 0,389," tegas dia. (agi/bir)
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Kamis (16/8).
Ia menyebut indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 lalu menjadi 70,81 pada 2017. Meningkatnya indeks pembangunan manusia disebut Jokowi merupakan hasil dari sejumlah program pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bidang kesehatan misalnya, menurut dia, sebanyak 92,4 juta penduduk Indonesia sudah mendapatkan bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah tersebut mencakup 25,95 juta orang miskin dan rentan miskin.
Di bidang pendidikan, menurut Jokowi, saat ini penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah mencapai 20 juta peserta didik. Pemerintah juga memperluas penyaluran program beasiswa bidik misi bagi mahasiswa.
Pendidikan vokasi, menurut Jokowi diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang terampil dan siap memasuki dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusannya dapat beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.
"Alhamdulilah dengan kerja bersama tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,7 persen menjadi 5,13 persen," jelas Jokowi.
Di samping itu, ia menjabarkan pemerintah juga telah memberikan jaminan perlindungan sosial melalui stabilitas harga bahan pokok dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kini telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga.
Selain itu, pemerintah juga telah mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai dan meningkatkan cakupannya menjadi 15,6 juta penerima manfaat.
"Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil turun dari 0,406 menjadi 0,389," tegas dia. (agi/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK