Tahun Pilpres, Jokowi Tambah Dana Bansos Nyaris Rp100 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meningkatkan anggaran berbagai program bantuan sosial (bansos) sekitar 31,9 persen dari Rp287 triliun tahun ini menjadi Rp381 triliun pada tahun depan.

Jokowo menjelaskan peningkatan anggaran bansos dilakukan guna mengejar target penurunan angka kemiskinan dari 9,82 persen pada Maret 2018 menjadi ke kisaran 8,5 persen-9,5 persen pada tahun depan.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin," ucap Jokowi dalan Sidang Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Gedung MPR/DPR, Kamis (16/8).

Menurut dia, peningkatan anggaran bansos akan digunakan untuk meningkatkan jangkauan masing-masing program perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat.

Lihat juga: Menerawang Mimpi Prabowo RI Bebas Orang Miskin

Pertama, membiayai peningkatan target jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditargetkan meningkat dari 92,4 juta jiwa pada tahun lalu menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun depan.

Kedua, memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sama dengan tahun ini. Ketiga, meningkatkan realisasi penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) yang ditargetkan mencapai 15,6 juta KPM atau sama dengan tahun ini.

Keempat, untuk memperkuat program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) untuk penataan aset produktif dan keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil.

"Bersamaan dengan itu, kami akan melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada 2019, sehingga diharapkan pada periode 2014-2019 dapat diterbitkan 25 juta sertifikat," jelasnya.

Lihat juga: DPR Minta Jokowi Realistis Susun APBN 2019

Kelima, membiayai peningkatan jumlah penerima program bidikmisi dari 401,7 ribu siswa menjadi 471,8 ribu siswa.

Keenam, demi meningkatkan subsidi bunga kredit pembiayaan ultra mikro untuk 1,4 juta debitur dan memperluasnay ke usaha mikro pesantren. Selain itu, peningkatan akses modal untuk masyarakat kecil ini juga diwujudkan dengan memberikan insentif pemotongan pajak bagi UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

"Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi masyarakat Indonesia," pungkasnya. (agi/bir)