Jokowi Tarik Utang Lebih Kecil Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun atau 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menyempit dibandingkan proyeksi APBN 2018 yakni 2,12 persen dari PDB.

Defisit, menurut dia, bisa ditekan lantaran pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dari belanjanya. Di tahun depan, pendapatan diproyeksi Rp2.142,5 triliun atau naik 12,5 persen dari pagu APBN 2018. Sementara itu, belanjanya akan sebesar Rp2.439,7 triliun atau naik 10,03 persen dari pagu tahun ini Rp2.217,3 triliun.

Ini berarti ada potensi pemerintah akan mengambil utang lebih sedikit di tahun depan. Kondisi ini, lanjut Jokowi, membuktikan bahwa APBN semakin sehat.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, kita masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas pada waktu itu. Dengan defisit APBN yang makin kecil, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri," jelasnya, Kamis (16/8).

Lihat juga: Jokowi: Tahun 2019, Gaji PNS dan Pensiunan Naik 5 Persen

Defisit yang menyempit tentu beriringan dengan defisit keseimbangan primer yang membaik. Tahun depan, defisit keseimbangan primer akan mencapai Rp21,7 triliun atau turun dari tahun ini yakni Rp64,8 triliun.

Posisi defisit, ia melanjutkan membuktikan bahwa kebijakan fiskal tahun depan masih bersifat ekspansif. Namun, ia menjamin bahwa kebijakan yang ia lakukan tetap hati-hati agar fiskal tetap sinambung di tahun-tahun berikutnya.

"Dengan arah kebijakan fiskal itu, diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat," imbuh dia.

Lihat juga: Jokowi Gelontorkan Belanja Negara Rp2.439,7 Triliun di 2019

Selain pengurangan penarikan utang, ia juga berjanji bahwa utang yang ditarik tahun depan akan dilakukan untuk kegiatan produktif seperti program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah.

"Arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hatihati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata.erta pembangunan daerah," pungkas dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga Juli 2018 mencapai Rp4.253 triliun, naik 12,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (agi/bir)