Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi keringanan pembayaran pajak dan pelaporan kepada wajib pajak (WP) yang menjadi korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Secara rinci, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menyebutkan keringanan itu berupa pencabutan sanksi keterlambatan pembayaran dan perpanjangan waktu pelaporan.

Keringanan ini berlaku selama masa tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur NTB Tuan Guru Bujang Muhammad Zainul Majdi, yaitu sejak 29 Juli 2018 saat gempa pertama mengguncang Lombok hingga 15 Agustus kemarin.

Lihat juga: PHK Massal Freeport Berdampak pada Penerimaan Pajak Timika

Artinya, korban bencana gempa Lombok yang belum membayar dan melakukan pelaporan pajak selama masa tanggap darurat berlangsung, bisa menikmati keringanan ini.

"Ini tujuannya untuk meringankan beban dan dampak sosial dari wajib pajak di daerah bencana alam, baik yang orang pribadi maupun yang memiliki usaha di sana," ucapnya di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (23/8).

Lebih lanjut, Robert bilang keringanan ini berlaku untuk keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak sampai tiga bulan ke depan. Sedangkan untuk yang ingin mengajukan keberatan, keringanan ini berlaku sampai satu bulan ke depan.

Lihat juga: Rakyat Venezuela Pesimistis Sambut Mata Uang Baru

"Mudah-mudahan ini bisa menolong wajib pajak di sana yang tidak sempat membayar dan melapor. Jangan khawatir karena nanti masih ada waktu untuk membayar dan sanksinya dihapus oleh DJP," katanya.

Gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) pertama kali mengguncang Lombok pada 29 Juli lalu. Sejak saat itu, ratusan kali gempa susulan melanda Lombok. Gempa besar kedua terjadi pada 5 Agustus lalu dengan kekuatan hingga 6,8 SR.

Lihat juga: Yunani Akhirnya 'Lulus' dari Program Dana Talangan IMF

(lav)