PUPR Sebut Korban Gempa Lombok Dapat Penangguhan Cicilan KPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan mendapatkan kebijakan moratorium atau penangguhan pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan aturan tersebut telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga korban gempa di Lombok tidak perlu membayar cicilan KPR untuk sementara waktu.

"OJK sudah mengeluarkan aturan bahwa semua KPR di Lombok ada moratorium. Jadi tidak perlu membayar cicilan. Saya belum tahu untuk berapa lama," ujar Lana, seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/8).

Lihat juga: Pemerintah Timbang Skema Pembiayaan Risiko Bencana

Lana mengakui, KPR untuk MBR atau bersubsidi memang belum dilengkapi perlindungan asuransi terhadap bencana. Asuransi KPR subsidi masih terbatas untuk kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi kredit.

Bencana gempa di Lombok diakui Lana menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan asuransi rumah subsidi.

Lihat juga: Menkeu Kaji Tambahan Anggaran Gempa Lombok Rp700 Miliar

"Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas khusus mengenai persoalan karena bencana alam dan dampaknya kepada KPR subsidi. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini minggu depan akan ada jawabannya," tuturnya.

Kementerian PUPR sendiri menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah yang terdampak gempa di Lombok berupa uang tunai per kepala keluarga sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan.

Ada pun sarana dan prasarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah akan direhabilitasi dan direkonstruksi dengan anggaran sekira Rp1 triliun.