Faisal Basri Sebut Izin Impor Mendag Bikin Ekonomi 'Bobol'
CNN Indonesia
Rabu, 29 Agu 2018 19:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai pelonggaran izin impor komoditas yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita merupakan biang kerok dari bobolnya ekonomi Indonesia saat ini.
"Indonesia banyak kebobolan karena kebijakan impor yang dimudahkan oleh Pak Enggar. Tadinya ada rekomendasi, sekarang tidak ada, jadi seperti air bah sekarang (impornya)," ucap Faisal di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).
Kebobolan yang dimaksud Faisal adalah derasnya impor yang membuat kinerja neraca perdagangan defisit. Defisit neraca perdagangan berpengaruh pada neraca pembayaran yang pada akhirnya mempengaruhi nilai tukar rupiah.
Faisal menjelaskan, izin impor kini tak lagi membutuhkan rekomendasi dari kementerian teknis, melainkan hanya bergantung pada Menteri Perdagangan. Ia pun menganggap Menteri Perdagangan saat ini sangat mudah memberikan izin impor.
Ekonom ini mencontohkan izin impor ban yang sebenarnya tak dibutuhkan. Pertumbuhan impor komoditas ini meningkat lebih dari 100 persen pada tahun ini, terutama berasal dari China.
Ia juga menyoroti pemberian izin komoditas pangan, seperti beras, gula, dan garam. Belum lama ini, Enggar memberi izin impor beras tambahan sebanyak 1 juta ton setelah mengimpor dalam jumlah yang sama pada paruh pertama tahun ini.
"Impor raw sugar (gula mentah) juga begitu, harganya cuma U$0,8 per pound. Itu kalau dijual mungkin hanya Rp6 ribu per kilogram juga sudah untung, tapi di pasar itu sampai Rp12 ribu per kg," katanya.
Enggar juga memberikan izin impor garam dengan kuota 3,7 juta ton dalam setahun yang tak perlu menyertakan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, menurut hitung-hitungannya, kebutuhan garam impor hanya sekitar 2,7 juta ton.
Menurutnya, dengan semua kemudahan izin impor ini, maka tidak heran bila nilai impor meningkat pada tahun ini, bahkan lebih tinggi dari kinerja ekspor dan menyebabkan defisit perdagangan.
Faisal pun meminta pemerintah bisa segera menertibkan kebijakan izin impor Enggar yang dianggap sudah di luar batas agar faktor-faktor yang membuat ekonomi Indonesia kebobolan bisa berkurang.
"Saya sudah bilang ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan) supaya bilang ke Presiden (Joko Widodo), kalau musuh impor yang tinggi adalah Pak Enggar. Ini saya harus buka, meski pasti Pak Enggar mengakunya itu hasil keputusan rapat koordinasi," pungkasnya
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebut izin impor yang diberikan kementeriannya atas persetujuan Enggar sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Izin tersebut diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Jadi di Kemendag, selama diputuskan oleh rakortas pasti dipatuhi," tutur Oke ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Selain itu, Oke menjelaskan memang ada penghapusan ketentuan rekomendasi izin impor. Namun, hal tersebut merupakan keputusan dari Tim Tata Niaga Ekspor dan Impor yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian.
"Ini sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2017, maka setiap Kementerian/Lembaga sebelum menerbitkan peraturan harus berkoordinasi dengan Kemenko," terangnya.
Selanjutnya, terkait penentuan jumlah volume impor komoditas, meski tidak ada rekomendasi dari kementerian teknis. Namun, Kemendag selalu berkonsultasi dengan K/L pembina untuk mendapatkan pertimbangan teknis. (agi)
"Indonesia banyak kebobolan karena kebijakan impor yang dimudahkan oleh Pak Enggar. Tadinya ada rekomendasi, sekarang tidak ada, jadi seperti air bah sekarang (impornya)," ucap Faisal di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).
Kebobolan yang dimaksud Faisal adalah derasnya impor yang membuat kinerja neraca perdagangan defisit. Defisit neraca perdagangan berpengaruh pada neraca pembayaran yang pada akhirnya mempengaruhi nilai tukar rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Pemerintah Tahan Laju Impor |
Faisal menjelaskan, izin impor kini tak lagi membutuhkan rekomendasi dari kementerian teknis, melainkan hanya bergantung pada Menteri Perdagangan. Ia pun menganggap Menteri Perdagangan saat ini sangat mudah memberikan izin impor.
Ekonom ini mencontohkan izin impor ban yang sebenarnya tak dibutuhkan. Pertumbuhan impor komoditas ini meningkat lebih dari 100 persen pada tahun ini, terutama berasal dari China.
"Impor raw sugar (gula mentah) juga begitu, harganya cuma U$0,8 per pound. Itu kalau dijual mungkin hanya Rp6 ribu per kilogram juga sudah untung, tapi di pasar itu sampai Rp12 ribu per kg," katanya.
Enggar juga memberikan izin impor garam dengan kuota 3,7 juta ton dalam setahun yang tak perlu menyertakan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, menurut hitung-hitungannya, kebutuhan garam impor hanya sekitar 2,7 juta ton.
Menurutnya, dengan semua kemudahan izin impor ini, maka tidak heran bila nilai impor meningkat pada tahun ini, bahkan lebih tinggi dari kinerja ekspor dan menyebabkan defisit perdagangan.
Faisal pun meminta pemerintah bisa segera menertibkan kebijakan izin impor Enggar yang dianggap sudah di luar batas agar faktor-faktor yang membuat ekonomi Indonesia kebobolan bisa berkurang.
"Saya sudah bilang ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan) supaya bilang ke Presiden (Joko Widodo), kalau musuh impor yang tinggi adalah Pak Enggar. Ini saya harus buka, meski pasti Pak Enggar mengakunya itu hasil keputusan rapat koordinasi," pungkasnya
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebut izin impor yang diberikan kementeriannya atas persetujuan Enggar sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Izin tersebut diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Jadi di Kemendag, selama diputuskan oleh rakortas pasti dipatuhi," tutur Oke ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Selain itu, Oke menjelaskan memang ada penghapusan ketentuan rekomendasi izin impor. Namun, hal tersebut merupakan keputusan dari Tim Tata Niaga Ekspor dan Impor yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian.
"Ini sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2017, maka setiap Kementerian/Lembaga sebelum menerbitkan peraturan harus berkoordinasi dengan Kemenko," terangnya.
Selanjutnya, terkait penentuan jumlah volume impor komoditas, meski tidak ada rekomendasi dari kementerian teknis. Namun, Kemendag selalu berkonsultasi dengan K/L pembina untuk mendapatkan pertimbangan teknis. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK