Darmin Sebut Penundaan Proyek Strategis Bergantung Kebutuhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penundaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dilakukan sesuai kebutuhan. Penundaan bisa dilakukan dalam waktu dua sampai tiga tahun.

Atau bahkan kata Darmin, penundaan akan dilakukan dalam waktu lima sampai enam tahun. Saat ini, pihaknya masih terus memilah data proyek yang akan ditunda.

Lihat juga: PUPR Rampungkan 26 Proyek Strategis Nasional Akhir Tahun Ini

Selain itu, pihaknya juga tengah menghitung waktu penundaan pembangunan proyek. "Tidak bisa begitu saja diumumkan," katanya di Jakarta, Jumat (14/9).

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ingin menggeber pembangunan 227 PSN.

Namun, di tengah upaya percepatan pembangunan tersebut impor, salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur melonjak hingga mengakibatkan neraca perdagangan sepanjang semester 1 2018 defisit US$1,02 miliar. Atas dasar itu, pemerintahannya berencana menunda pembangunan infrastruktur agar defisit tersebut bisa ditekan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan proyek yang masuk radar penundaan karena pengendalian impor kemungkinan akan mencakup sektor kelistrikan, minyak dan gas, serta perhubungan.

Lihat juga: 74 Proyek Strategis Nasional Beroperasi 2018

Untuk sektor ketenagalistrikan, pemerintah sudah memastikan bahwa proyek ketenagalistrikan berkapasitas 15.200 Megawatt (MW) yang masuk ke dalam mega proyek 35 ribu MW akan ditunda. Saat ini, ia menyebut PT PLN (Persero) tengah melakukan pemetaan atas pembangunan pembangkit yang bisa ditunda.

Untuk sektor perhubungan, pemerintah akan meninjau kembali proyek perkeretaapian, seperti Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), hingga rencana pembangunan rel layang atau loop line. Sementara itu, untuk proyek minyak dan gas, pemerintah masih melihat proyek yang bisa ditunda pembangunannya.

Lihat juga: Rem Infrastruktur, Daftar Proyek Strategis Belum Akan Diubah

(agt)