Benahi Transaksi Berjalan, Pemerintah Tak Batasi Impor Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak akan membatasi impor komoditas pangan, seperti; beras, gula, dan lainnya, walaupun saat ini mereka tengah berupaya memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. 

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Adriyanto mengatakan kebijakan tersebut dilakukan karena pangan memiliki peran penting dan dibutuhkan masyarakat. 

"Kalau untuk pangan, kami tetap berdasarkan kebutuhan dalam negeri. Kalau memang masih perlu impor, ya mau tidak mau impor, tidak bisa dihindari," ujar Adriyanto di Gedung DPR/MPR, Rabu (19/9).

Lihat juga: Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan Impor 2019 jadi 7,1 Persen

Walaupun memberikan ruang, Adriyanto mengatakan impor pangan tetap dilakukan dengan kontrol. Pemerintah akan melakukan kontrol dengan melihat tingkat kebutuhan dalam negeri dan pasokan yang tersedia.  

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo meminta pemerintah tetap mengurangi impor pangan karena sedikit banyak berperan pada defisit transaksi berjalan. Apalagi, menurutnya, komoditas pangan itu seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Lihat juga: Mendag Enggar Sebut Tanpa Impor Beras, RI Bisa Chaos

"Padahal menteri pertanian bilang komoditas beras itu kelebihan pasokan. Tapi kenapa masih impor? Mungkin ini penyebab neraca perdagangan Indonesia defisit. Jadi impor beras, garam, gula itu tolonglah dikurangi yang tidak perlu," ucapnya beberapa waktu lalu.

Masalah impor pangan mengemuka  setelah Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso menentang kebijakan tersebut. Tentangan ia lakukan terhadap kebijakan impor beras.

Lihat juga: Pembatasan Impor Sektor Pangan Ancam Suplai dan Harga

(uli/agt)