Eksportir Bakal Diwajibkan Tukar 50 Persen Devisa ke Rupiah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam bentuk mata uang asing menjadi rupiah. Porsi yang wajib dikonversi rencananya mencapai 50 persen dari total DHE yang dimiliki eksportir.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan aturan ini tengah disiapkan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Akan dituangkan ke dalam PP nanti oleh Pak Menko," ucap Enggar singkat di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kebijakan tersebut dibuat agar para eksportir mau membawa pulang DHE yang dimilikinya ke tanah air. Dengan demikian, suplai dolar AS diharapkan dapat lebih tersedia sehingga tekanan pada nilai tukar rupiah dapat lebih terkelola.

"Kami juga meminta agar supply dolar AS (DHE) tidak hanya direpatriasi, tapi digunakan menjadi devisa di dalam negeri, supaya transaksi bisa seimbang antara supply and demand," jelasnya.

Ia mengaku, sebelum wacana kebijakan wajib konversi ini ada, sebenarnya pemerintah telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengusaha untuk mengonversikan DHE-nya ke rupiah. Pendekatan dilakukan lantaran pemerintah mendengar informasi adanya perusahaan lokal yang melakukan transaksi pembayaran dengan sesama perusahaan lokal menggunakan dolar AS.

Lihat juga: Mendag Minta Devisa Hasil Ekspor Diendapkan Berbentuk Rupiah

"Kami sudah melaukan persuasi agar mereka transaksinya dalam bentuk dolar AS bisa dikonversi ke rupiah, sehingga tidak menimbulkan gejolak permintaan dolar AS yang tidak perlu," imbuhnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengaki aturan kewajiban konversi DHE ini masih terus dibahas oleh pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Enggar sebelumnya juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 soal Ketentuan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu yang diteken sejak 7 September 2018. Aturan tersebut mewajibkan eksportir komoditas sumber daya alam, seperti minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) untuk memasukkan, menyimpan, hingga mengonversi DHE ke rupiah.

"Kami keluarkan ketentuan kalau ekspor CPO harus menggunakan L/C, dan itu harus diendapkan minimal 6 bulan dan dikonversikan ke rupiah, sehingga ada penambahan stok dolar AS (di perbankan nasional)," terangnya awal pekan ini.

Lihat juga: Kadin Yakin Pengusaha Boyong 40 Persen Devisa Ekspor ke RI

Kendati begitu, ia mengatakan DHE yang wajib dimasukkan hingga dikonversi hanya sekitar 50 persen dari total devisa yang didapat eksportir. Dengan demikian, 50 persen sisanya tetap diperbolehkan dalam bentuk mata uang asing untuk keperluan perputaran modal eksportir.

"Tapi yang 50 persen harus ada di sini, baik di bank yang ada di Indonesia ataupun bank lokal yang ada di luar negeri," terangnya.

Kewajiban ini akan berlaku efektif bulan depan atau 30 hari setelah Permendag 94/2018 diundangkan. Bila eksportir tidak melakukan kewajiban tersebut, ia tidak akan segan menahan izin ekspor bagi eksportir yang bersangkutan.

"Kami awasi, kami 'pelototi' betul, pokoknya kami awasi satu per satu. Kalau tidak, nanti kami tidak keluarkan izin ekspor," pungkasnya. (uli/agi)