Eks Dirut Karen Ditahan, Pertamina Siap Serahkan Bukti-bukti

Tim, CNN Indonesia | Senin, 24/09/2018 19:59 WIB
Eks Dirut Karen Ditahan, Pertamina Siap Serahkan Bukti-bukti Ilustrasi Pertamina. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina menyatakan siap berkoordinasi jika Kejaksaan Agung membutuhkan data atau dokumen internal perusahaan yang terkait kasus penahanan bekas Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Karen ditahan setelah menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada investasi perusahaan di Blok Buster Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.

"Kami tentu menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejakgung. Dan kami siap menyerahkan bukti-bukti yang dibutuhkan," jelas Vice President Corporate Communication Adiatma Sardjito kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).

Pertamina, menurut dia, bakal mengikuti proses hukum yang kini tengah berlangsung. Perusahaan, menurut dia, sejauh ini belum dapat memutuskan apakah bakal memberikan bantuan hukum kepada Karen.


"Dan kalau untuk persis kasusnya sendiri, jujur saya masih belum memahami. Jadi kami belum bisa berkomentar lebih jauh," papar dia.

Kasus yang menjerat Karen bermula saat Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap Blok Basker Manta Gummy (BMG).


Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase - BMG Project diteken pada 27 Mei 2009 dengan nilai transaksi mencapai US$31 juta.

Pertamina pun harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok BMG sebesar US$26 juta. Melalui dana yang sudah dikeluarkan setara Rp568 miliar itu, Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak hingga sebanyak 812 barrel per hari.

Hanya saja, Blok BMG hanya bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari. Sehingga, Blok BMG ditutup dengan alasan blok ini tidak ekonomis jika diteruskan untuk berproduksi.

Namun, ternyata Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan investasi di Blok BMG. Pengambilan keputusan investasi disebut tak didukung kajian kelayakan (feasibility study) hingga tahap kajian lengkap mutakhir (due dilligence). Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.


Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara dari Pertamina sebesar US$31 juta dan US$26 juta atau setara Rp568 miliar.

Sejauh ini, Karen telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2018. Namun di bulan ini, Kejagung menahan Karen selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Selain Karen, dalam kasus ini penyidik juga telah menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina, Genades Panjaitan dan Direktur Keuangan Pertamina, Frederik Siahaan. Karen bersama dua tersangka itu juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 22 Maret 2018.

Sementara itu, mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) pada Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari oleh tim penyidik. (glh/agi)