Kena 'Getah' SNP Finance, Multifinance Kesulitan Cari Modal

Jakarta, CNN Indonesia -- Industri perusahaan pembiayaan (multifinance) mengakui kesulitan mencari permodalan, baik dalam bentuk surat utang Medium Term Notes (MTN) maupun pinjaman dari bank umum. Salah satu alasannya dikarenakan kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang membuat tingkat kepercayaan terhadap multifinance diragukan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno bilang sumber pendanaan, termasuk bank-bank, akan meragukan kemampuan multifinance dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat.

"Sudah pasti, mereka (bank-bank) jadi mikir dong mau kasih pendanaan ke kami ke depannya. Apalagi, 1 tahun-1,5 tahun terakhir ini cari modal cukup sulit. Akan makin sulit lagi ke depannya dengan kasus SNP Finance ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/9).

Lihat juga: Sebelum Dibekukan, Pefindo 'Teropong' SNP Finance Stabil

Tanpa bermaksud menghakimi, kata Suwandi, bukan cuma manajemen SNP Finance yang harus bertanggung jawab terhadap kasus gagal bayar dan penyampaian informasi atau data yang tak akurat. Tetapi juga, juga auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan.

Makanya, Suwandi melanjutkan, untuk mengurangi dampak negatif kasus SNP Finance terhadap industri multifinance, asosiasi bersama otoritas terkait akan menggencarkan pendaftaran aset (aset registry).

"Jadi, misalnya satu perusahaan menjadikan piutang sebagai jaminan untuk mendapat permodalan, itu jaminannya didaftarkan. Sehingga, tidak bisa dijaminkan ganda (double financing). Ini kan kasus SNP Finance, piutang dijaminkan, lalu dijaminkan lagi, terus saja begitu," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitong mengungkapkan dugaan transaksi 'nakal' SNP Finance, anak usaha jaringan ritel elektronik Columbia, terhadap 14 bank.

Lihat juga: November, OJK Bisa Cabut Izin Usaha SNP Finance

Perusahaan mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya. Namun, status kreditnya macet. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan.

"Modusnya dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang ada di PT CMP," jelas Daniel.

Pada 14 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah dijatuhi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU). Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebut jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU, maka sesuai dengan ketentuan POJK 29, izin usahanya akan dicabut. (bir)