BPK Temukan Perjalanan Dinas Ganda di 51 Kementerian/Lembaga

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan biaya perjalanan dinas ganda pada 51 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merugikan negara senilai Rp22,33 miliar.

Mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018, Selasa (2/10), BPK menemukan satu permasalahan belanja perjalanan dinas pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp6,10 miliar.

Ketidaksesuaian itu terlihat dari selisih harga antara bukti pertanggungjawaban dan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia jasa. Selain itu, nama dan tujuan perjalanan dinas berbeda dengan dengan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia.

Lihat juga: Sri Mulyani Kritik Kemenhub Tak Optimal Serap Anggaran

BPK juga menemukan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1,71 miliar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti). Perjalanan dinas itu meliputi perjalanan luar negeri melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp751,24 juta.

Kemenristekdikti juga terindikasi melakukan pemahalan atau mark up perjalanan dinas luar negeri senilai Rp816,53 juta, antara lain pada pengiriman delegasi Indonesia pada The 29th Summer Universiade.

Selanjutnya, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas senilai Rp1,71 milar pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kelebihan pembayaran itu meliputi pembayaran uang saku perjalanan dinas, serta ketidaksesuaian antara realisasi dan pertanggungjawaban biaya akomodasi serta transportasi.

Lihat juga: Pemprov DKI Belum Tindaklanjuti 2.156 Rekomendasi BPK

Selain itu, BPK juga menemukan 60 permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan melebihi ketentuan pada 48 K/L lainnya senilai Rp12,81 miliar.

Lembaga auditor negara tersebut sebelumnya mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari total permasalahan itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan konsekuensi finansial bagi negara sebesar Rp10,06 triliun.

Rinciannya, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp6,69 triliun, kerugian negara hingga Rp2,34 triliun, dan potensi kerugian negara senilai Rp1,02 triliun. Sementara, total permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8.030 atau 51 persen dari permasalahan yang dikantongi BPK. (agi/ulf)