Pemerintah Tawarkan 31 Proyek Senilai US$ 4 Miliar di Bali

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada 31 proyek yang akan ditawarkan untuk memperoleh pendanaan dengan skema blended finance.

Blended finance merupakan pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta dalam investasi jangka panjang.

Seluruh proyek akan ditawarkan pada Forum Tri Hita Karana (THK) yang digelar di Bali pada tanggal 9-11 Oktober 2018. Forum itu diselenggarakan secara paralel dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018.

Lihat juga: Bappenas Diminta Tawarkan Investasi Swasta Penghasil Devisa

"Tadi di laporan itu ada 31 proyek, akan diumumkan di Bali," kata Luhut di kantornya, Rabu (3/10).

Skema pendanaan blended finance sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Luhut berharap blended finance menjadi pendanaan alternatif proyek berkelanjutan di luar pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini mengatakan seluruh proyek tersebut senilai US$ 4 miliar. 31 proyek akan ditawarkan kepada investor hingga 2019. Selanjutnya, pemerintah akan membuka penawaran untuk pendanaan blended finance bagi proyek berkelanjutan selanjutnya.

Lihat juga: Sri Mulyani 'Kekeh' Ekonomi Baik, Meski Dolar Tembus Rp15.000

"Jadi, ini bukan hanya satu tahapan tapi berkelanjutan," kata Luhut.

Emma menyebut, proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi proyek unggulan yang ditawarkan kepada investor.

Selain itu, pemerintah juga akan menawarkan proyek transportasi ramah lingkungan, sehingga proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti proyek kereta ringan (LRT) bisa menjadi underlying proyek pada blended finance.

Lihat juga: Tak Usah Khawatir Selama Rupiah Tak Bergerak Liar

Proyek urban infrastruktur juga menjadi proyek utama yang akan dilepas kepada investor, seperti proyek pengadaan air (water supply), sanitasi dan pengelolaan sampah (waste management).

"Proyek-proyek itu yang paling domain," terang Emma.

Partner organisasi penyelenggara Forum THK adalah pemerintah, United in Diversity Foundation, Blended Finance Taskforce, UN Sustainable Development Solution Network (SDSN) dan International Chamber of Commerce (ICC).

Lihat juga: Dirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah Bencana

Dijadwalkan, lebih dari 300 stakeholders yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara yang akan berpartisipasi dalam Forum THK. (ulf/bir)