Ekonomi Makro

Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang Berdenominasi Yuan

Tim | CNN Indonesia
Rabu, 10 Okt 2018 09:25 WIB
Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang Berdenominasi Yuan
Ilustrasi yuan. (REUTERS/Jason Lee)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan akan menerbitkan obligasi berdenominasi yuan China. Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kemenkeu Schneider Siahaan mengatakan rencana tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mendiversifikasi instrumen pembiayaan di tengah derasnya aliran modal keluar akibat pengetatan moneter di negara maju.

Saat ini Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penerbitan surat utang tersebut. "Yuan sudah kami buat kajiannya tetapi kita lihat posisi pasarnya sekarang belum begitu likuid," katanya kepada CNNIndonesia.com di sela-sela Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) - Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).

Ia mengatakan pemerintah akan bersikap oportunis dalam penerbitan surat utang berdenominasi yuan. Pemerintah akan menarik  pinjaman dari pasar yang relatif tenang.
Lihat juga:
Dana Nasabah BCA Rp1,3 T 'Lari' ke Surat Utang Pemerintah
Dengan sikap tersebut nantinya, pemerintah akan langsung merealisasikan rencana penerbitan surat utang berdenominasi yuan kalau hasil kajian menunjukkan pasar keuangan China cukup likuid. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain oportunis, agar surat utang laku, pemerintah juga akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki citra Indonesia sebagai lokasi investasi menarik bagi investor di tengah gejolak ekonomi di sejumlah negara berkembang, seperti; Turki dan Argentina.

Schneider mengatakan saat ini investor global masih mencari-cari lokasi untuk menempatkan investasinya di tempat lain yang lebih menguntungkan. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang telah menembus tiga persen bisa mengindikasikan investor global berada pada posisi jual.
Lihat juga:
Penghimpunan Dana di Pasar Modal Diramal Susut Tahun Ini
"Uang banyak beredar  di global. Kita harus menunjukkan perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil walaupun ekonomi global agak kurang bagus," jelasnya.

Ia mengatakan idealnya, pembiayaan anggaran negara dibiayai oleh pasar domestik, tanpa bergantung dengan negara lain. Namun, porsi tabungan masyarakat yang relatif kecil membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan dari luar untuk membiayai pembangunan.

Dalam pembahasan pada September lalu, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pembiayaan anggaran negara tahun depan sebesar Rp359,12 triliun, turun tipis dari usulan dalam nota keuangan RAPBN 2019, Rp 359,27 triliun. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ditargetkan turun 0,5 persen dari proyeksi tahun ini menjadi US$386,2 triliun.
Lihat juga:
Pemerintah Tarik Utang Rp17,7 Triliun Lewat ORI

 (sfr/agt)