JK Ingin Pembiayaan Infrastruktur Tak Cair Bertahap

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ingin aliran pembiayaan proyek infrastruktur dilakukan sekali, tidak secara bertahap atau multiyears lagi. Menurutnya, hal tersebut ampuh untuk meminimalisir suntikan subsidi yang harus diberikan pemerintah.

Hal ini diungkapkannya usai menghadiri Global Infrastructure Forum bersama Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) yang merupakan salah satu rangkaian dari pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, bila pembiayaan dilakukan bertahap, pelaksanaan proyek bisa lebih lama sehingga pemerintah perlu mengeluarkan dana tambahan untuk menutup kekurangan anggaran lebih dulu. 

Belum lagi, ketika proyek infrastruktur itu selesai, pemerintah masih harus memberikan talangan subsidi atas harga yang dibayar masyarakat seperti pada proyek infrastruktur berbentuk transportasi massal. "Karena kalau bertahap demi tahap itu lama ruginya, lama subsidinya, dan meyakinkan orang untuk pakai transportasi umum juga tidak mudah," ujar JK, Sabtu (13/10).

Selain bertahap, JK mengatakan pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan dengan menggandeng lebih banyak swasta. Pasalnya, anggaran negara tidak bakal cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Lihat juga: BUMN Tawarkan Peluang Investasi Rp644 T di Pertemuan IMF-WB

"Selain itu, agar efisien juga, perlu digalang pembiayaan jangka panjang yang diusahakan komersial, bersama-sama swasta," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan selain melibatkan swasta, pemerintah perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru untuk pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan memanfaatkan dana pensiun.

Menurutnya, dana pensiun cocok menjadi salah satu sumber pembiayaan karena tidak langsung dipakai oleh pemiliknya, sehingga mengendap dalam jangka panjang di lembaga pengelolanya. Tantangan dalam menggunakan dana pensiun, kata Bambang, bagaimana pemilik dan pengelola dana mau menggunakan dana tersebut lebih dulu untuk pembangunan infrastruktur.

"Saat ini (penggunaan) dana pensiun masih sedikit, karena mereka biasanya belum paham kondisi Indonesia. Untuk itu perlu dibangun kerja samanya dengan rekan yang dipercayai, misalnya melalui multilateral investment bank," pungkasnya.

Lihat juga: PTPP Tawarkan Delapan Proyek Infrastruktur dalam Forum IMF-WB

(uli/agt)