Izin Tambang Digugat, Pemerintah Terancam Bayar Denda Rp7,7 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia dan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah terancam membayar Rp7,7 triliun jika kalah dalam sidang arbitrase yang diajukan oleh India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA).

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Rudi Yulianto mengatakan kasus yang sudah bergulir sejak 2010 itu diduga akibat terjadi tumpang tindih lahan izin usaha pertambangan (IUP) PT Sumber Rahayu Indah (SRI) di Kabupaten Barito Timur dengan IUP lain.

Dikutip dari Antara, menurut Rudi, pihaknya tetap berharap menang pada sidang arbitrase nanti. kendati demikian, dia tidak bisa menjelaskan data dan perkembangan lebih jauh, karena semua ada pada Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Lihat juga: Pertumbuhan Ekonomi China Melambat ke Level Krisis 2009

"Semua hasil data seperti bahan keterangan dan data yang didapat JPN tentang perizinan PT SRI, akan dibawa ke persidangan arbitrase yang akan dilaksanakan di Belanda," ungkapnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/10).

Setelah adanya sidang lanjutan tersebut, akan ada putusan sidang terkait gugatan arbitrase tersebut.

"Harapannya menang. Mudah-mudahan ya," kata Rudi sembari mengapresiasi upaya Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam mendukung pengumpulan data terkait perizinan PT SRI.

Sebelumnya, JPN telah memanggil mantan-mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berinisial S, MY, MR, M dan YS untuk menghadap JPN di Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur.

Lihat juga: Kementerian ATR: Meikarta Sempat Tak Penuhi Aturan Tata Ruang

Dalam panggilan JPN, MY tidak bisa hadir untuk dilakukan klarifikasi terkait perizinan PT SRI. MY tidak hadir tanpa keterangan.

Kini, JPN terus memanggil satu per satu mantan pejabat mulai dari kepala seksi hingga kepala dinas pada Dinas Pertambangan Barito Timur untuk mengumpulkan keterangan dan bahan yang diperlukan untuk sidang arbitrase di Belanda nanti. (lav/bir)