BUMN Diklaim Kuasai 60 Persen Produksi Minyak Domestik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengklaim telah berhasil mengalihkan hampir 60 persen produksi minyak domestik kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Porsi kepemilikan Pertamina bertambah setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai kontraktor baru Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Rokan di Riau mulai 8 Agustus 2021 hingga 2041.

Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika memaparkan Blok Rokan yang menguasai sekitar 26 persen dari total produksi minyak domestik.

Lihat juga: Pertamina Layani BBM Satu Harga di 18 Titik Pulau Sumatera

"Dengan konfigurasi sekarang hampir 60 persen produksi minyak domestik sudah dikuasai oleh BUMN," kata Erani dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (20/10).

Saat ini, PT Chevron Pacific Indonesia mengantongi hak pengelolaan blok migas terbesar di Indonesia itu sejak 1971. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), pada semester I 2018, rata-rata produksi minyak Blok Rokan mencapai 207.148 bph atau 97 persen dari target 213.551 bph.

Erani menyatakan upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menguasai pengelolaan sumber daya alam (SDA) sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Selain alih kelola Blok Rokan dari Chevron, pemerintah juga berhasil mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Saat Jokowi menjadi Presiden RI, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham Tambang Grasberg. Sementara, 90,64 persen sisanya dikuasai Freeport-McMorran dengan 9,36 persen di antaranya melalui PT Indocopper Investama yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal AS itu.

Lihat juga: Strategi Jokowi Utak Atik Harga BBM

Setelah perundingan dan negosiasi bertahun-tahun, CEO Freeport Mc-Moran Ricchard Adkerson dan Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi S, akhirnya menandatangani perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia, perjanjian jual beli Saham Rio Tinto Indonesia dan perjanjian pemegang saham PT Freeport Indonesia.

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan proses panjang bagi Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23 persen.

"Pencapaian itu semua tentu ditopang oleh tata kelola pembangunan yang makin mapan," kata Erani.

(ulf/eks)