Darmin Sebut Perizinan Investasi Harus Lebih Radikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui kebijakan yang ada saat ini belum secara maksimal mendorong kemudahan berinvestasi di dalam negeri. 

Misalnya, sistem perizinan investasi terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Sistem ini sendiri baru diberlakukan pertengahan tahun, sehingga dampaknya belum akan terasa signifikan pada pertumbuhan investasi.

"Sayangnya baru dirilis Juli, mungkin baru bekerja penuh pada Desember nanti," tutur Darmin, Kamis (1/11).

Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya mengutak-atik prosedur perizinan investasi saja, tapi juga perlu menyusun aturannya kembali. Setelah itu, perombakan kebijakan tersebut perlu dituangkan kembali dalam peraturan.

Lihat juga: Gara-gara Birokrasi, Peringkat Kemudahan Berusaha RI Turun

"Perlu lebih radikal, sehingga bukan cuma utak-atik perizinan turun dari dua minggu menjadi seminggu," jelas Darmin.

Dengan cara itu, potensi kenaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia ke angka 40 akan semakin mudah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan indeks kemudahan berusaha Indonesia merangkak ke 40.

Saat ini, posisi tersebut ditempati oleh Serbia, Polandia, Korea, dan Austria. Bank Dunia (World Bank) memberikan skor untuk Serbia sebesar 92,59, Polandia sebesar 75,18, Korea sebesar 76,34, dan Austria 83,45.

Lihat juga: Penertiban Lahan Terlantar Ditargetkan Rampung Tahun Depan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah negara lain untuk memperbaiki perdagangan lintas batas. Menurutnya, pemerintah juga wajib membenahi aturan perdagangan lintas batas secara berkala.

"Jadi pemerintah Indonesia juga harus bekerja sama dari sisi persepsi mereka, nah kalau pemerintah sudah memperbaiki tidak bisa langsung puas," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga melihat pemerintah masih perlu melakukan reformasi dari segi pajak. Misalnya, mengembangkan sistem elektronik dan menyederhanakan persyaratan pelaporan pajak.

Lihat juga: Harga CPO Anjlok, Pemerintah Kaji Ulang Pungutan Sawit

(aud/lav)