Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Asuransi Jiwasraya mengaku bakal fokus mengembangkan fasilitas digital untuk memudahkan masyarakat mengakses produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini diputuskan setelah pemegang saham terbesarnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti pucuk pimpinan Jiwasraya pada Senin (5/11) kemarin.

Kini, Hexana Tri Sasongko menempati posisi Asmawi Syam yang sebelumnya duduk di kursi Direktur Utama Jiwasraya. Hexana bukanlah orang baru di Jiwasraya karena sebelumnya menempati jabatan Direktur Investasi dan Information & Technology. Seperti Asmawi, karier Hexana menghabiskan kariernya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan pernah menduduki jabatan SEVP IT Strategy dan Development BRI. 

"Kami akan melanjutkan dan mengembangkan program-program unggulan yang ada dengan perbaikan bisnis proses berbasiskan digital," tutur Hexana, Rabu (7/11).

Lihat juga: OJK Andalkan Pemegang Saham Cari Solusi Buat Jiwasraya

Hexana mengklaim pergantian direktur utama ini juga sebagai bentuk regenerasi demi menciptakan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam perusahaan. Meski Asmawi Syam diganti, tetapi Hexana sebagai bos baru berkomiten untuk melanjutkan dan mengembangkan program yang dirintis oleh Asmawi Syam sebelumnya.

"Ini demi Jiwasraya yang lebih baik dan modern," terang Hexana.

Saat ini, Jiwasraya tengah menghadapi masalah ketidakseimbangan aset dan kewajiban hingga mengakibatkan penundaan pembayaran klaim jatuh tempo. Perusahaan sebelumnya mengumumkan penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar untuk produk kerja sama dengan bank mitra.

Lihat juga: AAJI Sebut AJB Bumiputera Harus Jual Aset demi Lunasi Klaim

BUMN asuransi itu menawarkan bunga sebesar Rp96,58 miliar atas 1.286 polis asuransi.

Merespons persoalan Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan kepada Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan.

CNNIndonesia.com sudah berusaha menghubungi Kementerian BUMN untuk mengkonfirmasi apakah perubahan direksi ini dilatarbelakangi persoalan penundaan pembayaran klaim. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Kementerian BUMN. (aud/agi)