Sri Mulyani Masih Kaji Rencana Pembiayaan Rumah Murah ASN

CNN Indonesia | Sabtu, 10/11/2018 02:29 WIB
Sri Mulyani Masih Kaji Rencana Pembiayaan Rumah Murah ASN Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan masih mempelajari rencana kebijakan pembiayaan rumah murah bagi rumah Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan Polri. (CNN Indonesia/Fajrian).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan jajarannya bakal mempelajari lebih lanjut rencana kebijakan pembiayaan rumah murah bagi rumah Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Hal itu menjadi salah satu hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo kemarin.

"Kami akan pelajari apa yang diarahkan Pak Presiden dalam rapat terhadap seluruh aspeknya," kata Sri Mulyani di Gedung Pajak, Jumat (9/11).

Kemarin, Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya memastikan seluruh ASN, TNI, Polri bisa memperoleh rumah yang baik dengan mudah dan murah. Percepatan dan kemudahan diperlukan guna menggenjot kinerja aparatur negara.



Pemerintah kini mempertimbangkan model pembiayaan, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau kerja sama dengan pihak swasta. Model pembelian, aksesibilitas ke tempat kerja, dan integrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi juga jadi pertimbangan.

Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hunian sebanyak 945 ribu bagi ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu Polri. Skema ini biasa digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya menyatakan pemerintah membuka peluang memberi kemudahan pembayaran uang muka (Down Payment/DP) sebesar nol persen.


Kendati demikian, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah skema pembiayaan ini sama dengan kebijakan rumah DP 0 rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan Anies mengharuskan calon konsumen menabung sekitar Rp2,3 juta setiap bulan di Bank DKI setengah tahun terlebih dahulu.

"Ini beda. KPR intinya tapi DP nol. Tadi saya katakan tenor pinjaman bisa sampai 30 tahun dan pembayaran cicilan melampaui usia pensiun," kata mantan Menteri Keuangan ini. (chri/lav)